Bebaca.id, Tenggarong – emerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bahwa program strategis pembangunan lumbung padi dan lantai jemur tetap menjadi prioritas di tahun 2025. Meski pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Kukar menegaskan bahwa sektor ketahanan pangan tidak akan tersentuh pemangkasan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kukar, Sutikno, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi hanya berlaku untuk pos-pos tertentu seperti perjalanan dinas, biaya operasional, dan belanja yang dianggap tidak mendesak. Sementara itu, pembangunan infrastruktur penunjang pertanian tetap berjalan sesuai rencana.
“Pembangunan lumbung padi dan lantai jemur tetap berjalan sesuai rencana. Anggaran yang dialokasikan tidak terkena pemangkasan karena ini bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan daerah,” ujar Sutikno, Selasa (4/3/2025).
Pembangunan lumbung padi dan lantai jemur menjadi salah satu strategi penting Pemkab Kukar untuk mengamankan rantai pasok pangan. Lumbung berfungsi sebagai fasilitas penyimpanan hasil panen petani agar kualitasnya terjaga lebih lama, sementara lantai jemur digunakan untuk mengeringkan gabah secara efisien sebelum masuk ke tahap penggilingan.
Menurut Sutikno, infrastruktur ini akan sangat membantu petani mengurangi risiko kerugian akibat gabah yang cepat rusak atau harga jual yang jatuh saat panen raya. Dengan penyimpanan yang memadai, petani dapat menjual hasil panen di waktu yang lebih tepat ketika harga lebih menguntungkan.
“Petani sering kali terpaksa menjual gabah dengan harga murah karena tidak punya tempat penyimpanan. Lumbung padi ini solusi agar mereka bisa mengatur waktu penjualan,” jelasnya.
Tidak semua wilayah di Kukar dapat menerima program ini. Sutikno menegaskan bahwa syarat utama adalah wilayah tersebut harus memiliki minimal 60 hektare lahan sawah produktif. Persyaratan ini bertujuan agar investasi yang dilakukan pemerintah benar-benar bermanfaat dan digunakan secara maksimal.
“Kalau lahan sawahnya sedikit, lumbung akan jarang terisi. Kita ingin fasilitas ini dipakai terus-menerus oleh kelompok tani yang produktif,” katanya.
Selain ketersediaan lahan, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kesiapan kelompok tani dan dukungan pemerintah desa. Pemkab Kukar ingin memastikan bahwa setelah dibangun, lumbung dan lantai jemur akan dirawat dan dikelola secara profesional.
Tahun 2025, Pemkab Kukar menetapkan lima lokasi sebagai penerima pembangunan lumbung padi dan lantai jemur, yaitu Jembayan, Sebulu, Tenggarong, Loa Ipuh, dan Loa Janan Ulu.
Kelima wilayah tersebut dipilih karena memenuhi kriteria lahan, memiliki kelompok tani aktif, serta menjadi sentra produksi padi di Kukar. Proyek pembangunan ini akan dimulai pada pertengahan tahun dan ditargetkan selesai sebelum musim panen kedua.
Di Kecamatan Sebulu, misalnya, kelompok tani setempat menyambut positif program ini. Ketua Gapoktan Sebulu Makmur, Abdul Majid, mengatakan bahwa selama ini mereka kesulitan menampung hasil panen dalam jumlah besar.
“Kadang gabah terpaksa ditumpuk di rumah warga atau disewa di gudang kecil, sehingga kualitasnya menurun. Dengan adanya lumbung ini, kami bisa simpan hasil panen dengan aman dan lebih lama,” ujarnya.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis: Yusuf S A
