Bebaca.id, TENGGARONG – Dalam upaya mendukung visi Kukar Idaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021–2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus memantapkan berbagai program strategis yang berbasis pemberdayaan desa.
Salah satu program unggulan yang terus berlanjut adalah pemberian Bantuan Keuangan Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT), yang telah menjadi instrumen penting dalam mendorong keterlibatan warga dalam pembangunan lingkungan secara langsung.
Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas masyarakat desa agar mampu mengelola pembangunan secara mandiri dan sesuai kebutuhan lokal.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas masyarakat dan direncanakan akan mengalami peningkatan nilai anggaran di tahun-tahun mendatang,” ujar Kepala DPMD Kukar, Arianto, Rabu (14/5).
Menurut Arianto, keberhasilan program tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, Pemkab Kukar juga menerapkan pengawasan ketat agar dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran.
“Pengawasan kami perketat agar tidak ada penyimpangan dan agar program ini menjawab kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.
Selain pengawasan, DPMD juga memberikan pendampingan khusus kepada desa-desa yang masih lemah dalam aspek administratif. Pendampingan ini mencakup pelatihan tata kelola keuangan, penyusunan perencanaan berbasis data, serta pelibatan warga dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan.
Langkah ini sejalan dengan semangat Kukar Idaman yang menekankan pembangunan inklusif dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan desa. Program Rp50 juta per RT menjadi wadah untuk mempraktikkan prinsip tersebut secara nyata di tingkat akar rumput.
Dengan sinergi antara program bantuan keuangan dan arah kebijakan strategis daerah, DPMD optimistis bahwa desa-desa di Kukar akan semakin tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan, baik dari sisi ekonomi, infrastruktur, maupun pemberdayaan sosial. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dari bawah ke atas.
Arianto menegaskan bahwa keberlanjutan program ini akan terus dipantau dan disesuaikan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat ke depan. “Kami ingin desa-desa di Kukar menjadi pusat pertumbuhan yang mandiri, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Kukar Idaman,” tutupnya.
(Adv/DPMD/Kukar)
