Bebaca.id, Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa efisiensi anggaran akan tetap menjadi pilar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa langkah ini akan terus dilakukan untuk mendorong belanja negara yang lebih berkualitas dan bermanfaat langsung bagi rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Sri Mulyani usai memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025). KEM-PPKF merupakan dasar awal dalam menyusun APBN tahun berikutnya.
“Kita masih memiliki waktu dua bulan, dan selama masa itu kinerja kementerian/lembaga serta efisiensi yang mereka lakukan akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan pagu anggaran,” ujarnya kepada wartawan.
Sri Mulyani menyatakan komitmennya terhadap efisiensi anggaran secara tegas. “Kalau ditanya apakah efisiensi dilakukan? Jawaban saya: jelas dilakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, efisiensi dilakukan bukan sekadar memangkas, tetapi untuk memperkuat kualitas belanja agar lebih tepat guna dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Belanja negara dirancang berada di kisaran 14,19% hingga 14,75% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.
Upaya efisiensi ini juga akan dibarengi dengan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Dalam jangka menengah, pemerintah merancang delapan strategi utama guna memperkuat fondasi pembangunan. Fokus utamanya antara lain pada ketahanan pangan, energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), sektor pendidikan dan kesehatan, penguatan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan nasional, serta percepatan investasi dan perdagangan internasional.
“Strategi ini merupakan turunan dari Asta Cita, delapan prioritas Presiden terpilih. Kita akan mengoptimalkannya lewat program-program yang disiapkan oleh kementerian dan lembaga, tentunya dengan arahan langsung dari Presiden,” pungkas Sri Mulyani.
Penulis: Yusuf S A
