Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah menyiapkan strategi baru untuk menghidupkan kembali peran Koperasi Merah Putih (KMP) yang selama ini dinilai belum maksimal memberi kontribusi bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Evaluasi terhadap koperasi tersebut digelar pada Selasa, 10 Juni 2025, dipimpin langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah.
Dalam rapat evaluasi yang berlangsung selama hampir dua jam, Bupati menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait lemahnya performa koperasi, baik dari sisi manajemen, implementasi program, hingga dampak sosial yang belum terasa di masyarakat.
“Kita perlu jujur melihat kondisi ini. Koperasi jangan hanya sekadar nama dan laporan administrasi. Kalau tak dijalankan dengan niat baik dan kerja nyata, sebaiknya kita evaluasi ulang keberadaannya,” tegas Edi.
Ia menyoroti bahwa KMP belum menunjukkan capaian yang betul-betul berdampak. Laporan kegiatan masih berkutat pada pencapaian output, belum menyentuh outcome atau manfaat nyata yang dirasakan warga.
“Banyak pengurus yang sekadar menjalankan rutinitas, bukan dengan semangat perubahan. Kita butuh koperasi yang aktif, yang benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi adalah kapasitas pengurus koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar, Ida Bagus Sidharta, menyatakan perlunya peningkatan kualitas SDM koperasi melalui pelatihan dan pembinaan teknis, terutama dalam bidang manajemen dan tata kelola keuangan.
“Kita akan rancang pelatihan untuk para pengurus. Jangan hanya mengandalkan pengalaman, tapi juga harus dibekali pengetahuan yang memadai,” kata Ida.
Bupati Edi juga menegaskan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk membenahi KMP. Ia meminta DPMD dan Dinas Koperasi segera melakukan pemetaan koperasi aktif serta menyiapkan skema pembinaan yang lebih fokus dan realistis.
“Kita tak bisa lagi membagi perhatian ke semua koperasi tanpa melihat potensi riilnya. Fokus saja pada yang benar-benar layak dikembangkan,” ujarnya.
Evaluasi ini diharapkan menjadi titik awal perombakan pendekatan pembinaan koperasi yang lebih partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan. Pemerintah daerah menargetkan koperasi ke depan tidak lagi berjalan hanya sebagai pelengkap program, tapi benar-benar tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan.
Penulis: Yusuf S A
