Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kukar, Ahyani Fadianur Diani

Kredit Tanpa Bunga BPR Ingertad Dukung UMKM, Cegah Jeratan Pinjaman Ilegal

Bebaca.id, Tenggarong – Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) dalam memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kembali mendapat sorotan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT BPR Ingertad Bangun Utama yang berlangsung di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/6/2025).

Salah satu langkah konkret adalah pelaksanaan program pembiayaan tanpa bunga bertajuk Kukar Idaman, yang digulirkan melalui BPR Ingertad. Program ini menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan legal bagi pelaku usaha kecil, sekaligus sebagai upaya strategis mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir melalui lembaga resmi seperti BPR. Salah satunya lewat program Kukar Idaman, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh banyak pelaku UMKM,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kukar, Ahyani Fadianur Diani.

Program Kukar Idaman memungkinkan pelaku usaha mengakses kredit mulai dari Rp5 juta hingga Rp50 juta tanpa dikenai bunga. Skema ini dinilai mampu memberikan nafas baru bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tanpa dibebani biaya tambahan.

Ahyani menegaskan bahwa inovasi seperti ini harus terus dilanjutkan agar BPR tidak berjalan di tempat. “Saya mendorong BPR untuk terus berinovasi, memperluas jangkauan layanan, dan tidak hanya terpaku pada pola lama,” tuturnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa Pemkab Kukar tengah mengkaji kemungkinan peningkatan kepemilikan saham di BPR Ingertad. Tujuannya adalah memperkuat peran bank daerah tersebut sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang lebih fleksibel dan responsif dibanding lembaga keuangan besar lainnya.

“Kalau peran BPR diperkuat, tentu mereka bisa menjadi mitra strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Kita ingin lembaga keuangan ini tumbuh bersama masyarakat, tidak sekadar menjalankan bisnis,” tegasnya.

RUPSLB kali ini juga menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi antara manajemen BPR dan para pemegang saham. Pemerintah daerah berharap keberadaan BPR bisa menjadi pilar penting dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat bawah.

Penulis: Yusuf S A

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram