Bebaca.id, Tenggarong – Komisaris PT BPR Ingertad Bangun Utama, Ridwan, menyampaikan dorongannya kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) untuk mempertimbangkan peningkatan porsi kepemilikan saham di BPR. Harapan tersebut diungkapkan usai pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana, Rabu (11/6/2025).
Saat ini, saham Pemkab Kukar di BPR Ingertad masih tergolong kecil, yakni sekitar 2,4 persen. Ridwan menilai, langkah untuk menjadi pemegang saham mayoritas sangat strategis, terutama mengingat kondisi keuangan BPR yang stabil dan menunjukkan performa baik.
“Dengan investasi sekitar Rp425 juta, pemerintah daerah sudah mendapat dividen sekitar Rp60 juta per tahun. Ini hasil yang sangat menjanjikan, apalagi jika porsi saham diperbesar,” ujarnya.
Ridwan menekankan bahwa penguatan kepemilikan pemerintah akan memperluas peran BPR sebagai mitra utama daerah, khususnya dalam menjangkau segmen ekonomi masyarakat yang belum terlayani oleh bank umum.
“Jika Pemkab Kukar jadi pemegang saham mayoritas, BPR akan memiliki pijakan lebih kuat sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam layanan keuangan, khususnya bagi masyarakat bawah,” jelasnya.
Dalam RUPSLB tersebut, struktur kepemilikan saham menjadi pembahasan utama. Hasilnya akan dibawa ke kepala daerah masing-masing untuk ditindaklanjuti, termasuk kepada Bupati Kukar, guna mempertimbangkan peningkatan kontribusi jangka panjang.
Ridwan juga mendorong agar manajemen BPR terus berinovasi dan tidak terjebak dalam rutinitas.
“BPR harus terus memperluas layanannya, tidak hanya mengandalkan model usaha yang lama. Dengan dukungan dari pemegang saham, terutama pemerintah, ruang pertumbuhan akan lebih besar,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang telah berjalan adalah program kredit tanpa bunga “Kukar Idaman”, yang menjadi bagian dari strategi mendukung pelaku UMKM dan menghindarkan masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal.
“Kredit ini sudah terbukti memberi dampak. Banyak pelaku UMKM yang terbantu, bisa meminjam dana antara Rp5 juta hingga Rp50 juta tanpa bunga. Ini bentuk nyata peran BPR dalam ekonomi kerakyatan,” terang Ridwan.
Ia berharap, dengan dukungan lebih besar dari pemerintah daerah, BPR Ingertad bisa tumbuh menjadi lembaga keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kukar.
Penulis: Yusuf S A
