TENGGARONG – Status Kecamatan Samboja yang telah resmi masuk dalam kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata belum membawa dampak pembangunan infrastruktur fisik dari pemerintah pusat. Hingga kini, seluruh kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut masih ditopang penuh oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).
Camat Samboja, Damsik, mengungkapkan bahwa kontribusi pemerintah pusat sejauh ini lebih banyak diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, tanpa menyentuh infrastruktur dasar.
“Untuk fisik, belum ada. Semua pembangunan infrastruktur di Samboja masih ditangani oleh Pemkab Kukar. Pemerintah pusat baru memberikan pelatihan SDM,” jelas Damsik, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, terdapat 13 desa di Samboja, serta sebagian wilayah Muara Jawa dan Samboja Barat, yang telah masuk ke dalam peta proyek strategis IKN. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mekanisme alih kelola dari kabupaten ke pemerintah pusat.
“Pembahasan sudah dilakukan, tapi belum ada keputusan final. Jadi, seluruh pembiayaan dan tanggung jawab pembangunan tetap berada di Pemkab Kukar,” tambahnya.
Di tengah ketidakpastian itu, Pemkab Kukar bersama Pemerintah Provinsi Kaltim tetap mengakselerasi pembangunan di Samboja. Salah satunya melalui perbaikan Jalan Poros Balikpapan–Handil yang dikerjakan Dinas PUPR Kaltim, serta peningkatan jalan lingkungan di Desa Bukit Raya dan Beringin Agung.
Sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Renovasi tiga sekolah dasar yang awalnya dijadwalkan pada 2026 dipercepat menjadi tahun ini. “Perkembangannya sudah tampak di lapangan. Kami sangat terbantu dengan perhatian Pemkab Kukar dan provinsi,” ujar Damsik.
Selain itu, pemerintah kecamatan juga terus mengawal program strategis lainnya, termasuk pembangunan saluran air dan sarana publik. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap merasakan peningkatan layanan meskipun proyek IKN belum hadir secara konkret di Samboja.
“Selama belum ada intervensi langsung dari proyek IKN, kami pastikan pelayanan dan pembangunan tetap berjalan maksimal,” tegasnya.
Dengan sinergi antara kecamatan, kabupaten, dan provinsi, Samboja berupaya mengejar ketertinggalan pembangunan sembari menanti kontribusi nyata dari pemerintah pusat melalui program IKN.
