Potensi industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih sangat terbuka dan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Saat ini, Kaltim bahkan menempati peringkat ketiga terbesar industri galangan kapal di Indonesia, khususnya untuk produksi kapal handmade dan tugboat, dengan pusat pengembangan di Samarinda dan Balikpapan.
Selain menopang ekonomi, sektor galangan kapal juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja luas serta menimbulkan multiplier effect bagi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami sangat mendukung revitalisasi galangan kapal ini,” ujar Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Revitalisasi Galangan Kapal dan Pelayaran Indonesia bertema “Mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Industri Nasional” di Ayana MidPlaza Jakarta, Selasa (10/2/2026).
FGD tersebut digagas oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo.
Dalam forum itu, Gubernur Harum mengusulkan agar industri galangan kapal memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga nol persen. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing galangan kapal nasional agar mampu bersaing di pasar global.
“Pemberian fasilitas pemerintah diharapkan bisa membuat industri galangan kapal kita lebih kompetitif,” katanya.
Selain insentif fiskal, Gubernur juga berharap adanya kemudahan regulasi agar galangan kapal Indonesia tidak hanya berstandar BKI (Biro Klasifikasi Indonesia), tetapi juga memenuhi standar IMO (International Maritime Organization) sehingga produknya diterima pasar internasional.
“Galangan kapal itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Saya berharap makin banyak kapal bisa diproduksi dari Kalimantan Timur,” harapnya.
Respons Positif Menteri Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya merespons terbuka usulan pembebasan PPN tersebut. Ia menegaskan pemerintah siap memberikan kemudahan, baik dari sisi perizinan maupun pajak, asalkan industri galangan kapal berkomitmen memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.
“Kalau mau industri domestik kita maju, permintaan domestik harus kita amankan,” ujar Purbaya.
Ia mencontohkan, saat ini terdapat sekitar 2.491 kapal di Indonesia yang berusia lebih dari 25 tahun. Namun, banyak pemilik kapal justru membeli dari luar negeri karena harga kapal buatan dalam negeri masih relatif mahal, termasuk bahan bakunya.
“Saya bisa memberikan dukungan semaksimal mungkin sepanjang dikerjakan di dalam negeri,” tegasnya.
Dorongan Presiden Prabowo
Dukungan juga datang dari Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar terhadap penguatan industri galangan kapal nasional.
“Saya lihat sendiri, Pak Prabowo marah karena kapal tanker Pertamina mau dibeli dari Korea. Akhirnya pesanan dibatalkan,” ungkap Hashim.
Menurutnya, mahalnya harga kapal nasional bukan karena kehendak pelaku usaha, melainkan akibat regulasi yang belum berpihak.
“Pemerintah harus membantu dengan kemudahan dan regulasi. Bagaimana kita bisa membeli di dalam negeri dengan harga yang murah,” katanya.
Hashim menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan bisnis di sektor galangan kapal, melainkan ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target 8 persen dan menciptakan lapangan kerja besar-besaran.
Posisi Strategis Kaltim
Potensi Kaltim semakin strategis karena berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II serta diperkuat kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagai negara kepulauan, distribusi logistik Indonesia sangat bergantung pada jalur laut, sehingga industri perkapalan menjadi sektor vital.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie serta para pelaku usaha galangan kapal, perkapalan, dan industri pendukung lainnya.
Caption Foto: Adpim Pemprov Kaltim
