Bebaca.id, SAMARINDA – Insiden kapal tongkang yang kembali menabrak fender pelindung Jembatan Mahakam pada Minggu malam (8/3/2026) mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif Kalimantan Timur.
Peristiwa yang terjadi berulang kali tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga berpotensi mengganggu arus distribusi logistik serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa tabrakan kapal di kawasan jembatan Sungai Mahakam tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa yang selesai hanya dengan ganti rugi.
Menurutnya, sejumlah jembatan yang melintasi Sungai Mahakam memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah sekaligus menopang aktivitas distribusi barang di Kalimantan Timur.
Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, hingga Jembatan Mahulu disebut menjadi jalur penting bagi mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik.
“Ini modal vitalnya Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Memang begitu seriusnya Samarinda ini menjadi penghubung akses antar Kabupaten/Kota, ini yang mesti disadari bersama,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ananda juga mencontohkan insiden yang sebelumnya terjadi di Jembatan Mahulu, ketika beberapa kali tabrakan tongkang menyebabkan jembatan harus ditutup sementara untuk dilakukan uji dinamis.
Penutupan tersebut membuat kendaraan logistik harus memutar jalur lebih jauh untuk menjangkau kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok penting.
Akibatnya, proses distribusi menjadi lebih lambat dan biaya pengiriman barang meningkat.
“Jalur distribusi, jalur logistik, transportasi kita utamanya di situ. Kalau jembatan bermasalah, dampaknya banyak, ekonomi kita tumbuh tapi melambat, distribusi logistik terhambat, ujung-ujungnya inflasi karena harga barang jadi naik,” tegasnya.
Selain menyoroti dampak ekonomi, ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
Menurutnya, otoritas maritim seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta instansi terkait perlu memastikan seluruh standar operasional prosedur pengolongan kapal berjalan dengan disiplin.
Penggunaan kapal pandu, escort, maupun assist harus dilakukan secara optimal untuk meminimalkan risiko kecelakaan saat kapal melintas di bawah jembatan.
“Infrastruktur ini mesti kita jaga bersama, para pengusaha dibantu otoritas maritim yang ada saya yakin dapat memperbaiki sistem keamanan yang ada, serta meminimalisir insiden serupa terjadi,” katanya.
Ia juga mendorong adanya sanksi yang lebih tegas agar insiden serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Harus ada sanksi tegas, supaya kerjanya lebih hati-hati. Bukan cuma penabraknya, tapi sistem pengawasannya juga dievaluasi,” pungkasnya.
