Bebaca.id, TENGGARONG – Rencana pembatasan produksi sektor pertambangan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam jumlah besar menjadi sorotan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Hingga saat ini, kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat masih dinunggu.
Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyampaikan bahwa ancaman PHK tidak terlepas dari rencana pembatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
“Untuk saat ini, kita masih menunggu kepastian kebijakan tersebut. Karena isu PHK ini berkaitan langsung dengan pembatasan RKAB,” kata Hendra, Minggu (5/4/2026).
Ia menjelaskan, wacana pengendalian produksi tambang dipengaruhi oleh dinamika sektor energi global, termasuk fluktuasi harga minyak dan batu bara yang berdampak pada arah kebijakan nasional.
Hendra berharap pemerintah pusat dapat mengambil langkah penyesuaian agar dampak terhadap tenaga kerja, khususnya di wilayah Kukar, dapat ditekan seminimal mungkin.
“Harapannya, kebijakan RKAB ini justru bisa menjadi solusi untuk melindungi para pekerja tambang,” ujarnya.
Menurutnya, pekerja merupakan pihak yang paling rentan terdampak apabila perusahaan melakukan pengurangan produksi. Karena itu, DPRD Kukar terus memantau langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan sebagai respons terhadap kondisi tersebut.
Selain itu, Hendra juga menyinggung pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan RKAB yang masih menjadi perhatian berbagai pihak.
Di sisi lain, terdapat pula pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang peningkatan produksi, seiring perkembangan harga energi global.
Hendra menilai perbedaan sinyal kebijakan tersebut menunjukkan masih adanya dinamika di tingkat pusat yang perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.
Ia menegaskan, DPRD Kukar akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah antisipasi guna melindungi tenaga kerja apabila dampak negatif benar-benar terjadi.
“Kesiapan pemerintah sangat penting dalam merumuskan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk terjadi,” tutupnya.
