Bebaca.id, TENGGARONG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) buka suara terkait pernyataan salah satu tokoh politik senior, Marwan, yang menyinggung istilah “duel” dengan PDIP dalam dinamika politik daerah.
Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Kukar, Andi Faisal, menyampaikan pihaknya menghormati pengalaman dan kapasitas Marwan dalam dunia politik, namun mengaku terkejut dengan pernyataan yang beredar di media.
“Pertama-tama kami menyampaikan salam hormat. Dari sisi pengalaman, kapasitas, dan jam terbang, beliau tentu berada di atas rata-rata. Sementara kami di PDI Perjuangan saat ini banyak diisi oleh kalangan anak muda yang masih terus belajar,” ujarnya Sabtu (11/4/2026).
Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah menganggap pihak lain sebagai musuh politik. Ia menilai istilah “duel” seharusnya dimaknai sebagai kompetisi positif.
“Tolong ditanyakan ke Marwan istilah “duel” untuk PDIP itu seperti apa karena kami selama ini tidak pernah menyinggung partai lain dan dengan kapasitas Marwan yg luar biasa dalam lingkaran politik di Kukar dirasa sangat disayangkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menurun, partainya memilih fokus pada pelayanan masyarakat dibandingkan kontestasi politik jangka panjang.
“Politik bagi kami saat ini bukan tentang siapa yang paling hebat, melainkan siapa yang paling mampu memberikan dampak bagi masyarakat,” katanya.
Pun juga Faisal mengajak seluruh pelaku politik di Kukar untuk menjaga suasana kondusif dan menghindari pernyataan yang berpotensi menimbulkan polemik.
“Mari bersatu, kurangi kegaduhan, dan jadikan politik sebagai sarana untuk membangun daerah,” tambahnya.
Faisal juga menegaskan komitmen PDI Perjuangan dalam mengawal berbagai isu strategis, seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), guru honorer, hingga tenaga kesehatan.
“Kami menegaskan tidak boleh ada pengurangan satu pun tenaga PPPK di Kutai Kartanegara. Kami akan terus mengawal hak-hak masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, partainya akan tetap satu komando dalam mengawal kebijakan pemerintah, sekaligus siap memberikan koreksi jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai.
“Termasuk dalam isu pemangkasan PPPK, TPP, guru honorer, dan lainnya, kami menolak adanya pengurangan,” pungkasnya.
