Bebaca.id, SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, memaparkan strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan fiskal. Melalui efisiensi belanja operasional dan optimalisasi anggaran pembangunan, pemerintah daerah berupaya memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
Hal tersebut disampaikan Aulia saat menjadi dosen tamu dalam kuliah umum Magister Administrasi Publik (MAP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Sabtu (10/10/2026). Kuliah umum tersebut mengangkat tema “Menjaga Kualitas Pelayanan Publik di Tengah Ruang Fiskal yang Semakin Terbatas”.
Dalam kesempatan itu, Aulia berbagi pengalaman memimpin Kukar selama setahun terakhir, terutama dalam menentukan kebijakan anggaran agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.
Ia menjelaskan, salah satu langkah yang ditempuh Pemkab Kukar ialah mempertahankan belanja pegawai tanpa pengurangan, sembari melakukan efisiensi pada belanja operasional. Pemerintah daerah juga berupaya mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang agar anggaran yang tersedia tetap mendukung kebutuhan pembangunan.
Menurut Aulia, keterbatasan fiskal menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja. Efisiensi tidak sekadar memangkas pengeluaran, tetapi juga memastikan anggaran digunakan secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang pertama kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya untuk melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi dan kita berupaya untuk mengoptimalkan belanja modal dan belanja barang,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, Aulia menyoroti pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, berbagai kebijakan dan program pembangunan perlu dikomunikasikan secara baik agar masyarakat memahami sekaligus merasakan manfaatnya.
Ia menilai, keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan menyampaikan hasil kerja secara tepat kepada publik. Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat.
Aulia turut menekankan pentingnya government branding atau penguatan citra pemerintah melalui komunikasi publik yang efektif. Dalam hal ini, insan pers dinilai memiliki kompetensi dan peran strategis untuk menjembatani penyampaian informasi mengenai kebijakan serta hasil pembangunan kepada masyarakat.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Untuk membangun trust itu, apa yang sudah kita lakukan harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” katanya.
Ia berharap media dapat membantu menyampaikan kebijakan dan hasil kerja pemerintah secara informatif, sehingga masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai program pembangunan yang telah dijalankan.
Bagi Aulia, keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang baik perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan anggaran yang efektif. Dengan begitu, kebijakan efisiensi tidak hanya menjaga stabilitas keuangan daerah, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.
Pemkab Kukar pun berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menghadirkan manfaat pembangunan secara nyata. Aulia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah untuk tetap hadir memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kalau menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kukar hari ini dalam rangka efisiensi, kita berupaya agar pelayanan publik ini tidak terganggu dan masyarakat benar-benar merasakan hadirnya pemerintah di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya.(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
