Bebaca.id, Tenggarong – Mekanisme penyaluran program Kredit Kukar Idaman Terbaik kini dirancang agar semakin terukur dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) tidak menyerahkan sepenuhnya alur administrasi kepada pihak perbankan, melainkan menempatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis sebagai pintu gerbang utama dalam tahapan pendataan hingga uji kelayakan calon penerima kucuran modal.
Setidaknya, ada tiga poros OPD yang dilibatkan langsung dalam eksekusi mekanisme ini, yakni Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UKM. Masing-masing instansi diberikan mandat untuk melakukan verifikasi faktual berdasarkan sektor usaha yang digeluti masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memaparkan bahwa pendelegasian tugas ini sengaja diterapkan agar proses kurasi calon penerima kredit jauh lebih terarah. Hal ini didasari pemahaman bahwa setiap sektor usaha memiliki karakteristik dan basis data pelaku usaha yang sangat spesifik.
Nantinya, para petani akan dievaluasi langsung oleh Dinas Pertanian dan Peternakan, sementara pelaku usaha sektor pesisir menjadi ranah verifikasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Di sisi lain, pembinaan dan pendataan pelaku UMKM akan dikomandoi sepenuhnya oleh Dinas Koperasi dan UKM, yang sekaligus menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program ini.
“Kalau dia kegiatan bidang pertanian berarti Dinas Pertanian yang memverifikasi datanya. Dengan Dinas Perikanan, berarti pelaku usaha perikanan diverifikasi oleh mereka. Tapi kalau UMKM, datanya pasti ada di mereka sendiri, Dinas Koperasi dan UMKM dan nanti mereka juga yang akan menyosialisasikannya,” jelas Sunggono, Jumat (6/11/2026).
Sunggono merincikan, proses uji kelayakan akan bermuara pada basis data inventarisasi yang selama ini telah dikantongi oleh masing-masing OPD. Dari bank data tersebut, pemerintah akan menyaring para pelaku usaha yang dinilai memenuhi kriteria, sekaligus menakar rasionalitas besaran nominal kredit yang diajukan.
Dengan skema ini, pengajuan kredit dari warga tidak lagi menumpuk dan diproses secara mentah oleh pihak bank sejak awal. Pemerintah daerah mengambil alih fungsi mitigasi risiko dengan memastikan bahwa calon penerima dan usulan pembiayaannya benar-benar riil, aktif beroperasi, dan masuk dalam target sasaran program.
“Sudah diinventarisasi berapa banyak jumlah pelaku UMKM, kemudian data yang sudah ada diverifikasi mana yang memenuhi syarat, berapa besarannya yang dimohonkan dan sebagainya,” ungkapnya.
Setelah tahapan saringan di tingkat kedinasan rampung, data final hasil verifikasi tersebut barulah akan dilempar ke meja Bankaltimtara. Sunggono memberi penegasan batas wewenang yang jelas; penilaian kelayakan mutlak menjadi otoritas OPD, sementara pihak bank murni mengambil peran sebagai eksekutor pencairan dana.
“Jadi yang menilai kelayakan itu nanti OPD. Data itu yang akan disampaikan ke BPD (Bankaltimtara) untuk proses pencairannya,” tuturnya.
Pembagian porsi kewenangan yang proporsional antara pemerintah daerah dan instansi perbankan ini kelak diharapkan menjadi formula jitu dalam menyukseskan program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Melalui tahapan verifikasi sektoral yang ketat dan terpusat di OPD teknis, stimulus permodalan diyakini akan mendarat presisi pada pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mampu mengakselerasi pemulihan serta kemandirian ekonomi kerakyatan di bumi etam.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
