Prosesi pelantikan Anggota PAW BPD dari sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kawal Visi Kukar Idaman Terbaik, Bupati Minta PAW BPD Cepat Menyesuaikan

Prosesi pelantikan Anggota PAW BPD dari sejumlah desa di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bebaca.id, Tenggarong – Penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat desa menuntut hadirnya lembaga pengawas yang sigap dan berintegritas. Menyadari krusialnya peran tersebut, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, meminta seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) untuk segera tancap gas menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pesan tegas itu disampaikan Aulia usai memimpin prosesi pelantikan anggota PAW BPD yang berasal dari empat desa, yakni Desa Bangun Rejo dan Desa Bukit Raya di Kecamatan Tenggarong Seberang, serta Desa Pela dan Desa Kota Bangun II di Kecamatan Kota Bangun Darat. Pelantikan berlangsung khidmat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Selasa (17/11/2026).

Aulia menjelaskan bahwa pelaksanaan PAW ini merupakan langkah konstitusional untuk mengisi kekosongan kursi akibat adanya anggota BPD sebelumnya yang mengundurkan diri atau berhalangan melanjutkan masa bakti. Mekanisme pengisiannya pun berjalan sesuai koridor hukum dengan menetapkan calon dari nomor urut berikutnya.

“Pergantian ini sebenarnya merupakan bagian dari amanah regulasi. Ketika terjadi pengunduran diri atau berhalangan melaksanakan tugas, maka harus digantikan dengan nomor urut yang selanjutnya,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan proses PAW menjadi keharusan agar roda administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tidak mengalami hambatan.

Lebih jauh, Aulia mengingatkan bahwa eksistensi BPD tidak boleh dipandang sekadar sebagai pelengkap struktur pemerintahan desa. Lembaga ini memikul tanggung jawab besar yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup warga, mulai dari mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), merumuskan peraturan desa, hingga mengawasi jalannya program pembangunan.

Ia bahkan menganalogikan fungsi strategis BPD di tingkat desa serupa dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat kabupaten, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

“Banyak tugas yang menanti BPD ini. Sama seperti anggota DPRD kalau di kabupaten, mereka akan mengawal proses APBDes, mengawal peraturan-peraturan desa, bukan hanya mengawal, tetapi juga membuat peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan di desa,” jelasnya.

Secara khusus, Aulia menitikberatkan atensi pada aspek pengawasan anggaran. Ia meminta para anggota BPD yang baru dilantik untuk memastikan setiap rupiah yang tertuang dalam APBDes benar-benar dibelanjakan secara tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.

Ketatnya pengawasan di tingkat desa ini dinilai kian vital seiring upaya Pemerintah Kabupaten Kukar mengakselerasi visi Kukar Idaman Terbaik, agar dampak nyata pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke pelosok.

“Harapan kita tentunya para anggota BPD ini cepat menyesuaikan tugas di lapangan. Kukar Idaman Terbaik sebagai visi besar kita harus terlaksana dengan baik sampai ke tingkat desa,” pungkasnya.

Dengan terisinya kembali kekosongan kursi BPD di empat desa tersebut, sinergi antara pemerintah desa dan lembaga permusyawaratan diharapkan kembali solid. Kehadiran anggota baru yang adaptif dan kritis dalam mengawal anggaran kelak menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara.

(*adv/diskominfo)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?