Bupati Kutai Kartanegara dr Aulia Rahman Basri
Bebaca.id, Tenggarong – Upaya mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ekstraktif kembali dipertegas melalui langkah konkret lintas instansi. Menunjukkan dukungan penuh terhadap penertiban administrasi perpajakan, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr. Aulia Rahman Basri, hadir sekaligus bertindak sebagai Keynote Speaker dalam Entry Meeting Pemeriksaan Administrasi dan Lapangan oleh Tim Terpadu Peningkatan PAD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Agenda strategis yang menyasar perusahaan-perusahaan di wilayah Kukar ini dipusatkan di Gedung Putri Karang Melenu (PKM), Kecamatan Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, menjelaskan bahwa pemeriksaan terpadu ini menyasar 215 perusahaan sektor pertambangan beserta kontraktor dan subkontraktornya yang beroperasi di Kukar. Guna memastikan efektivitas dan ketegasan di lapangan, kegiatan ini melibatkan sinergi lintas lembaga yang terdiri dari Kodam VI Mulawarman, Polda Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Kanwil Bea dan Cukai, Komisi II DPRD Kaltim, Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan, Bapenda Kaltim, Bapenda kabupaten/kota, Dinas ESDM Kaltim, Dinas Tenaga Kerja Kaltim, serta Bapenda Kukar.
Lola memaparkan bahwa pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi riil objek di lapangan, mencakup workshop alat berat, stockpile, pit tambang, hingga fuel storage. Keluaran yang dibidik adalah tersedianya data yang valid, akurat, dan terverifikasi sebagai landasan kebijakan, sekaligus memetakan potensi pajak serta retribusi daerah yang belum tergali optimal.
Lebih lanjut, pemeriksaan juga dirancang untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk mendeteksi indikasi ketidaksesuaian pelaporan. Sebanyak 40 personel diterjunkan dalam operasi ini, terdiri dari 20 orang Tim Pemeriksa Pajak Provinsi dan 20 orang Tim Pemeriksa Pajak Kabupaten/Kota yang akan bekerja mulai 16 hingga 21 November 2026.
Sementara itu, Bupati Kukar dr. Aulia Rahman Basri dalam sambutannya menekankan bahwa Kukar merupakan salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam dan perputaran ekonomi terbesar di Kaltim, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga perdagangan dan jasa. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi faktor krusial untuk memperkokoh kapasitas fiskal daerah.
Dengan ruang fiskal yang lebih leluasa, pemerintah daerah dapat lebih maksimal membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan mutu pelayanan publik, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Aulia pun menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh pihak dalam forum konsolidasi dan rekonsiliasi data perpajakan tersebut.
Meski mencatat ada 50 perusahaan yang tidak hadir dalam pertemuan itu, Aulia berharap perusahaan yang hadir dapat bersikap kooperatif. Ia menegaskan bahwa pemeriksaan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membebani perusahaan dengan pungutan di luar regulasi, melainkan menertibkan praktik-praktik yang belum sesuai aturan, seperti penggunaan BBM ilegal, pembelian BBM bebas pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga Pajak Air Permukaan (PAP).
Aulia secara khusus menyoroti korelasi antara tingginya volume produksi batu bara dengan masifnya kebutuhan alat berat serta bahan bakar di lapangan.
“Kalau produksinya lebih besar, untuk memproduksi batu bara ini dibutuhkan alat berat dan bahan bakar. Nah, pastinya ketika produksi itu lebih besar maka alat beratnya lebih banyak dan penggunaan bahan bakarnya lebih banyak,” ujarnya.
Salah satu celah krusial yang menjadi atensi tim terpadu adalah ketidaksesuaian antara domisili kendaraan dengan lokasi operasionalnya. Banyak perusahaan tambang berkantor pusat di Samarinda atau Balikpapan, padahal armada dan alat beratnya beroperasi penuh di wilayah Kukar. Kondisi ini kerap membuat setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) justru mengalir ke daerah lain.
“Harapan kita pembayaran PBBKB nya itu ada di Kukar. Bukan mengikuti tempat nomor kendaraan tersebut berada. Karena apa? Karena sekali lagi, kendaraan ini kan menggunakan bahan bakar ketika dia beroperasional, bukan pada saat dia diam,” tegasnya.
Apabila seluruh potensi pajak tersebut berhasil diidentifikasi dan dirapikan secara optimal melalui pemeriksaan lapangan ini, Aulia optimistis penerimaan daerah Kukar pada 2027 mendatang bakal melonjak signifikan.
“Maka Pemkab Kukar yakin dan optimistis ketika ini bisa dirapikan dengan baik melalui kegiatan seperti hari ini, pendapatan kita di tahun 2027 itu bisa melebihi Rp800 miliar daripada apa yang terjadi hari ini,” ungkapnya.
Di akhir arahannya, Aulia mengingatkan bahwa pemerintah tetap berpegang teguh pada koridor hukum. Bagi perusahaan yang patuh, pemerintah akan memberikan dukungan penuh, namun tindakan tegas menanti pihak yang mengabaikan kewajiban perpajakan.
“Ketika perusahaan tersebut tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya akan diberikan,” tegas Aulia Rahman Basri.
Sinergi pemeriksaan terpadu antara Pemprov Kaltim, Pemkab Kukar, dan aparat penegak hukum ini menjadi pijakan penting dalam mewujudkan keadilan fiskal di daerah penghasil. Dengan tata kelola data perpajakan yang semakin transparan dan akurat, setiap potensi ekonomi dari sektor pertambangan diharapkan dapat kembali ke daerah secara proporsional demi menopang percepatan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor



