Bebaca.id, Tenggarong – Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi gagal panen dan menjaga stabilitas pasokan pangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menyalurkan bantuan 10 ton padi kepada sejumlah kecamatan. Bantuan ini difokuskan untuk memperkuat lumbung pangan desa yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketapang Kukar, Evi Violidhan, menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu strategi ketahanan pangan daerah yang dirancang untuk membantu petani menghadapi situasi darurat, baik akibat cuaca ekstrem, serangan hama, maupun faktor lain yang mengganggu produksi pertanian.
“Bantuan ini tidak hanya untuk ketahanan pangan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kemandirian desa. Gapoktan didorong untuk mengelola lumbung secara berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” ujar Evi saat ditemui di Tenggarong, Selasa (4/3/2025).
Kukar yang memiliki lahan pertanian produktif cukup luas, setiap tahunnya dihadapkan pada tantangan musim tanam dan panen yang dipengaruhi kondisi iklim. Fenomena cuaca ekstrem seperti hujan berkepanjangan atau kemarau panjang berpotensi memicu penurunan hasil panen.
Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, tahun 2025 berpotensi mengalami pergeseran musim akibat anomali iklim. Kondisi ini membuat Pemkab Kukar mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan cadangan pangan yang dikelola langsung oleh masyarakat desa melalui lumbung pangan.
“Lumbung ini menjadi semacam ‘tabungan pangan’ yang bisa diandalkan saat panen tidak sesuai target. Jika pasokan berkurang, desa masih punya stok untuk memenuhi kebutuhan warganya,” jelas Evi.
Bantuan 10 ton padi ini didistribusikan ke Gapoktan di beberapa kecamatan yang memiliki lumbung pangan aktif. Gapoktan bertugas mengelola stok tersebut, memastikan penyimpanan sesuai standar, dan mengatur mekanisme distribusi saat dibutuhkan.
Pemkab Kukar juga mendorong adanya kerja sama antara Gapoktan dan Bumdes. Sinergi ini diharapkan dapat memperluas manfaat lumbung pangan, tidak hanya sebagai cadangan pangan, tetapi juga sebagai sumber usaha yang memberikan nilai tambah bagi desa.
“Dengan melibatkan Bumdes, lumbung bisa menjadi bagian dari rantai pasok lokal. Misalnya, saat stok cukup, sebagian padi bisa dijual untuk mendapatkan modal usaha desa. Keuntungan tersebut bisa digunakan untuk memperkuat kembali stok lumbung,” tambah Evi.
Salah satu aspek penting dari program ini adalah penerapan sistem simpan-pinjam gabah. Mekanisme ini memungkinkan petani memanfaatkan cadangan padi saat dibutuhkan dan mengembalikannya setelah panen.
“Konsepnya sederhana, tapi sangat efektif. Petani yang mengalami kekurangan stok bisa meminjam padi dari lumbung, lalu mengembalikannya dalam bentuk gabah setelah masa panen. Dengan cara ini, stok lumbung tidak pernah kosong,” kata Evi.
Menurutnya, sistem ini juga mengajarkan kedisiplinan dan gotong royong antarpetani. Selain membantu saat darurat, pola ini memperkuat solidaritas sosial di desa.
Keberadaan lumbung pangan menjadi sangat vital saat terjadi krisis. Pada 2023, misalnya, beberapa desa di Kukar sempat mengalami kekurangan stok pangan akibat gagal panen yang disebabkan serangan hama tikus. Namun, desa yang memiliki lumbung pangan mampu bertahan lebih lama dibanding desa yang tidak memilikinya.
“Lumbung pangan seperti payung sebelum hujan. Kita tidak bisa memprediksi kapan krisis akan datang, tapi dengan persiapan yang matang, dampaknya bisa diminimalkan,” ujar Suryadi, Ketua Gapoktan di Kecamatan Muara Kaman, penerima bantuan tahun ini.
Pemkab Kukar berkomitmen mengalokasikan 10 ton padi setiap tahun untuk program ini. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong inovasi pengelolaan lumbung, termasuk penggunaan teknologi penyimpanan yang lebih modern untuk menjaga kualitas padi agar tidak cepat rusak.
“Harapannya, program ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani serta menjadikan desa lebih mandiri dalam mengelola sumber daya pertaniannya,” tutur Evi.
(Adv/DiskominfoKukar)
Penulis : Yusuf S A
