Bebaca.id, Tenggarong — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat struktur aparatur sipil negara dengan melantik 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam upacara resmi di Stadion Aji Imbut, Senin (26/5/2025). Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi daerah dan penguatan kualitas layanan publik.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan bahwa pelantikan ribuan PPPK bukan sekadar formalitas administratif, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk berkontribusi nyata terhadap masyarakat.
“Pelantikan ini bukan beban, tapi investasi. Kita sedang menanam untuk hasil jangka panjang. Pelayanan publik yang baik berasal dari SDM yang unggul,” ujar Edi dalam pidatonya.
Bupati Edi menjelaskan bahwa sekitar 20 persen APBD Kukar saat ini digunakan untuk belanja pegawai, termasuk PPPK. Ia menekankan bahwa angka tersebut harus dimaknai sebagai strategi pembangunan, bukan beban fiskal.
“Dana ini milik rakyat. Maka pegawai yang digaji dari APBD harus memberi nilai kembali kepada rakyat. Jangan sampai hanya jadi beban tanpa kontribusi,” tegasnya.
Dengan masuknya ribuan PPPK baru, Pemkab Kukar berharap distribusi beban kerja di tiap sektor, terutama di kecamatan dan desa, akan menjadi lebih merata dan efisien.
Banyak dari PPPK yang dilantik sebelumnya adalah tenaga honorer dengan masa kerja panjang dan ketidakpastian status. Kini, dengan sistem kontrak berbasis evaluasi, para pegawai dituntut bekerja lebih profesional dan produktif.
Kepala BKPSDM Kukar, Rakhmadi, menyampaikan bahwa sistem manajemen ASN di Kukar kini mengedepankan meritokrasi. Evaluasi berkala akan diterapkan untuk memastikan hanya pegawai yang berkinerja baik yang dapat melanjutkan kontraknya.
“PPPK tidak bisa hanya datang dan absen. Mereka dituntut memberikan hasil kerja. Yang tidak menunjukkan kinerja, tidak akan diperpanjang masa kontraknya,” katanya.
Formasi PPPK kali ini didominasi oleh tenaga teknis (3.230 orang), diikuti oleh guru (441 orang) dan tenaga kesehatan (199 orang). Penempatan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, terutama di daerah pelosok yang selama ini kekurangan tenaga pelayanan.
Sebagai bagian dari pembinaan etika dan spiritual, seluruh PPPK diwajibkan mengikuti Program Gerakan Etam Mengaji (GEMA). Program ini bertujuan membentuk karakter ASN Kukar yang tak hanya cakap secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan tanggung jawab sosial.
“Saya ingin ASN Kukar menjadi panutan, bukan hanya karena kecerdasan, tapi karena akhlaknya. GEMA adalah bagian dari pembinaan jiwa mereka,” ujar Bupati Edi.
Pelantikan besar-besaran ini juga membawa efek domino ke sektor ekonomi lokal. Dengan penghasilan tetap dan peningkatan daya beli, para PPPK berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan UMKM dan konsumsi rumah tangga, terutama di desa-desa.
Pakar ekonomi dari Universitas Mulawarman, Dr. Rendi A. Saputra, menyebut bahwa kebijakan PPPK memiliki dimensi ekonomi yang kuat.
“Ketika tenaga kerja berpenghasilan tinggal dan berbelanja di desa, ekonomi lokal ikut bergerak. Ini bukan hanya kebijakan kepegawaian, tapi juga instrumen ekonomi daerah,” katanya.
Pemkab Kukar menegaskan bahwa pelantikan ini adalah bagian dari reformasi birokrasi menyeluruh. Evaluasi ketat, pembinaan berkala, dan pelatihan kompetensi akan terus dilakukan untuk memastikan PPPK mampu menjawab kebutuhan zaman.
“Saya tidak butuh banyak pegawai jika tidak ada hasilnya. Yang saya butuhkan adalah pegawai yang bisa bekerja dengan hati, punya semangat melayani, dan memberi dampak,” tegas Edi, menutup sambutannya.
Dengan langkah ini, Kutai Kartanegara menapaki babak baru dalam pembangunan daerah berbasis kualitas manusia. Pelantikan 3.870 PPPK bukan hanya soal status, melainkan harapan besar untuk perubahan nyata.
Penulis: Yusuf S A
