Bebaca.id, Tenggarong – Koperasi Merah Putih (KMP) Kutai Kartanegara (Kukar) kini memasuki fase penting dalam perjalanannya. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja koperasi yang digelar di Kantor Bupati Kukar, Selasa (10/6/2025), menjadi momentum koreksi dan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, memimpin langsung jalannya rapat evaluasi yang juga dihadiri jajaran kepala perangkat daerah. Dalam arahannya, Edi menekankan bahwa koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga formalitas, tetapi harus menjadi motor penggerak ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.
“Koperasi bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Ini adalah alat pemerataan kesejahteraan. Maka, pengelolaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat gotong royong,” tegasnya.
KMP Kukar dibentuk sebagai bagian dari strategi daerah dalam meningkatkan akses pembiayaan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi selama ini masih jauh dari harapan. Permasalahan yang mencuat di antaranya lemahnya tata kelola, transparansi yang belum optimal, hingga peran koperasi yang belum terasa dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Edi menegaskan perlunya perbaikan menyeluruh dalam sistem kerja KMP, mulai dari perekrutan pengurus, pelaporan keuangan, hingga penyusunan program kerja, yang semuanya harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Evaluasi ini bukan ajang mencari kesalahan, tetapi bagian dari proses perbaikan. Kita ingin KMP menjadi lembaga yang sehat dan terpercaya, serta mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat desa,” katanya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala DPMD Arianto, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ida Bagus Sidharta, Kepala BPKAD, serta sejumlah camat. Kolaborasi lintas OPD ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Kukar serius melakukan pembenahan kelembagaan koperasi secara menyeluruh.
Arianto, selaku Kepala DPMD, menegaskan pentingnya reposisi peran koperasi agar tidak semata-mata berorientasi pada penyusunan laporan. “Koperasi ini menyangkut hidup masyarakat. Jadi harus kembali pada fungsi dasarnya sebagai sarana pemberdayaan dan pelayanan ekonomi,” ujarnya.
Di akhir rapat, disepakati penyusunan road map baru bagi KMP Kukar. Fokus utamanya adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi kelembagaan, serta penataan sistem manajemen koperasi yang lebih terukur dan transparan.
Dengan langkah ini, Pemkab Kukar berharap KMP tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan desa dan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Penulis: Yusuf S A
