Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memastikan bahwa pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 akan menjadi salah satu penggerak utama pembangunan tahun 2025. Komitmen ini ditegaskan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, dalam Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025).
Penjelasan tersebut disampaikan saat menjawab Pemandangan Umum dari dua fraksi DPRD Kukar, yakni Fraksi Golkar serta Fraksi gabungan PKB–PKS, yang memberikan dukungan terhadap kebijakan strategis Pemkab Kukar.
“Kami menyampaikan terima kasih atas masukan dan dukungan Fraksi Golkar terhadap langkah pemerintah. SILPA yang ada akan kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk memperkuat realisasi visi-misi pembangunan Kukar, tentunya dengan melibatkan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Rendi.
Ia juga menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap program yang belum berjalan optimal akan menjadi bagian penting dari perencanaan ke depan. Penguatan pengawasan internal melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan dilakukan guna menjamin kualitas pelaksanaan di tingkat perangkat daerah.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PKB–PKS, Rendi menjelaskan bahwa tingginya angka SILPA 2024 tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya serapan anggaran daerah. Menurutnya, sejumlah faktor teknis menjadi penyebab utama, seperti terlambatnya alokasi earmark dari pusat dan perubahan pola penyaluran transfer ke daerah.
“Banyak kegiatan dari pusat baru dialokasikan menjelang akhir tahun, sehingga pelaksanaannya tidak optimal. Selain itu, beberapa mekanisme transfer seperti dana kurang bayar juga memengaruhi besarnya SILPA,” jelas Rendi.
Meski demikian, Pemkab Kukar menegaskan bahwa seluruh SILPA akan digunakan dalam APBD 2025 untuk mendanai program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada pengurangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur jalan, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
“Pemanfaatan SILPA akan kami arahkan sepenuhnya ke program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” tutup Rendi. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
