Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyatakan kesiapannya untuk mengevaluasi keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dalam Rapat Paripurna Ke-17 Masa Sidang III DPRD Kukar, Selasa (1/7/2025), saat memberikan jawaban atas Pemandangan Umum sejumlah fraksi.
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Junadi dan dihadiri Ketua DPRD Ahmad Yani tersebut memunculkan sejumlah catatan penting dari para legislator, termasuk dorongan untuk menggenjot PAD dan memaksimalkan pemanfaatan SILPA.
“Selama ini PAD kita belum bergerak secara signifikan karena masih sangat tergantung pada dana perimbangan pusat yang fluktuatif. Karena itu, kami fokus membenahi instrumen-instrumen daerah, salah satunya BUMD,” tegas Rendi.
Ia menyebutkan, Pemkab Kukar akan meninjau ulang kinerja Perseroda dan Perusda yang belum menunjukkan performa optimal. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan restrukturisasi.
“Kalau memang ada yang tidak berjalan atau tidak memberi kontribusi apa pun, kita akan ambil langkah tegas. Jangan kaget kalau ada yang direvisi atau dibubarkan,” tegasnya.
Selain persoalan BUMD, Rendi juga menanggapi isu SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun 2024 yang menjadi sorotan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD. Ia memastikan, SILPA tersebut akan disalurkan untuk mendanai berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami akan alokasikan secara maksimal untuk program penanggulangan kemiskinan, perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan. Semua harus berdampak langsung,” jelasnya.
Rendi menyampaikan bahwa dengan upaya mengoptimalkan PAD dan pemanfaatan SILPA secara terarah, Pemkab Kukar berupaya menciptakan kemandirian fiskal yang lebih kuat demi memperkuat pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Kukar.
“Kita ingin daerah ini tidak terus-menerus bergantung pada pusat. Kemandirian fiskal adalah tujuan kita bersama,” pungkasnya. (Adv)
Penulis: Yusuf S A
