Penulis: Sultan AL
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) membuka ruang dialog sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang digelar oleh Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar Hak Guna Usaha (HGU) PT Budidaya Agromakmur (PT BDAM) pada Senin (4/8/2025).
Sebagai bentuk komitmen untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperhatikan kesejahteraan rakyat, Pemkab Kukar menggelar audiensi pada Kamis (7/8/2025) bersama masyarakat adat yang sebelumnya terlibat dalam aksi unjuk rasa.
Audiensi ini dipimpin langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri. Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah diskusi untuk menemukan solusi terbaik terkait permasalahan yang dialami masyarakat.
“Di dalam pertemuan tadi, kami berdiskusi panjang dengan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Timur, sejumlah tokoh masyarakat, serta perwakilan warga yang terdampak dari aktivitas salah satu perusahaan di Kukar,” ujar Aulia.
Dalam forum tersebut, masyarakat juga menyerahkan sejumlah data dan dokumen pendukung terkait tuntutan yang disampaikan. Bupati menyatakan bahwa tim khusus akan segera dibentuk untuk menindaklanjuti hal tersebut secara konkret.
“Insyaallah, data yang telah diserahkan akan kami pelajari. Kami akan segera membentuk tim untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat yang terdampak,” tegasnya.
Aulia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan proses penyelesaian masalah ini kepada Pemkab Kukar.
“Percayakan kepada kami. Kami akan berupaya maksimal untuk mencari jalan keluar terbaik, demi kesejahteraan warga Kutai Kartanegara, khususnya para bapak dan ibu yang terdampak,” katanya.
Menutup pernyataannya, Bupati Aulia mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan dalam menghadapi persoalan yang ada.
“Tetap bersama, tetap bersatu. Mudah-mudahan, seperti yang telah disampaikan, kami akan memperjuangkan apa yang memang menjadi hak bapak dan ibu sekalian,” pungkasnya.
