Penulis: SultanAL
TENGGARONG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2026 diproyeksikan menurun menjadi Rp7,6 triliun. Kondisi ini menuntut efektivitas pengelolaan anggaran serta penentuan skala prioritas agar tetap memberikan asas manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa arah penggunaan anggaran akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan difokuskan pada pembangunan infrastruktur.
“Meskipun APBD kita turun, pembangunan ke depan akan tetap disesuaikan dengan RPJPD. Fokusnya adalah penguatan infrastruktur. Jadi saya harapkan dari kecamatan sampai desa, prosedurnya benar-benar memadai,” ujar Ahmad Yani usai Rapat Paripurna DPRD, Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan, mekanisme distribusi anggaran akan dilakukan secara merata di seluruh kecamatan di Kukar, dengan penyesuaian program strategis daerah.
“Caranya kita membagi anggaran ke setiap kecamatan supaya merata. Jangan sampai ada kecamatan yang kosong tanpa program. Walau memang ada kecamatan yang mendapat porsi lebih, itu semata-mata untuk menyesuaikan program Kukar Idaman Terbaik,” terangnya.
Ahmad Yani menekankan pentingnya asas pemerataan dalam kondisi anggaran yang terbatas.
“Yang utama bagaimana kita bisa mengoptimalkan efisiensi. Mau besar atau kecil nominalnya, yang paling penting adalah asas keadilan. Semua kecamatan harus dapat, adil, rata, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Selain sektor infrastruktur, DPRD Kukar juga memprioritaskan program pengentasan kemiskinan yang menjadi agenda besar pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
