TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menargetkan pembangunan 14 unit Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di sejumlah desa pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa DPMD Kukar, A Riyandi Elvandar, mengatakan pembangunan tersebut difokuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita yang membutuhkan pemantauan rutin dan intensif.
“Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Melalui pembangunan ini, kami ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan dasar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pembangunan akan diawali dengan pemetaan lokasi berdasarkan data kependudukan, kondisi geografis, dan kebutuhan di tiap wilayah. Selain itu, DPMD juga menyiapkan sarana-prasarana pendukung dan pelatihan kader Posyandu. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan lebih berkualitas serta dikelola secara profesional.
“Keberadaan Posyandu bukan hanya soal bangunan fisiknya, tetapi juga kualitas SDM-nya. Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang tersedia,” jelasnya.
Riyandi menambahkan, penguatan peran Posyandu akan berkontribusi besar terhadap pencegahan stunting, peningkatan layanan ibu hamil, imunisasi, hingga pemantauan tumbuh kembang anak. Selain infrastruktur, pemerintah juga memastikan ketersediaan imunisasi, obat-obatan, dan alat medis dasar di setiap Posyandu baru.
“Penambahan fasilitas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong kesehatan preventif dan promotif di desa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap program ini mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan. “Harapan kami, Kukar ke depan bebas stunting, serta angka kesakitan ibu dan balita bisa ditekan melalui pelayanan yang merata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
