Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan menjadi landasan penyusunan berbagai kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 dilakukan langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (11/6/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Bersama Sensus Ekonomi 2026, Mewujudkan Data untuk Kemajuan Bangsa”.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kukar, Khairil Anwar, mengatakan sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan dilaksanakan secara nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan berkualitas.
Menurutnya, pencanangan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan sensus, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, media hingga masyarakat.
“Sensus ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi membutuhkan dukungan semua pihak agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang ada,” ujarnya.
Khairil menjelaskan, pendataan akan berlangsung selama sekitar dua setengah bulan, mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mencakup seluruh unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga perusahaan besar yang tersebar di 20 kecamatan di Kukar.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, BPS Kukar mengerahkan 586 petugas yang terdiri dari 514 petugas pencacah dan 72 petugas pengawas. Seluruhnya telah mengikuti proses seleksi dan pelatihan guna memastikan pendataan berjalan sesuai standar statistik nasional.
Selain memperoleh honorarium, para petugas juga mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan selama menjalankan tugas.
BPS Kukar juga menyiapkan 22 pusat pelatihan atau training center di sejumlah kecamatan. Program pembekalan berlangsung sejak 2 hingga 14 Juni 2026 dengan materi yang mencakup konsep sensus, metodologi, teknik wawancara, penggunaan aplikasi pendataan, hingga pengendalian kualitas data.
Selain metode pendataan langsung dari rumah ke rumah, BPS juga menerapkan program Ngisi Bareng (Nibar) untuk 434 perusahaan besar yang menjadi target sensus. Melalui program tersebut, responden dapat mengisi kuesioner secara mandiri dengan pendampingan petugas BPS, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi instrumen penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Hasil sensus ini sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya,” kata Aulia.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Kukar pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar 2,20 persen. Ia menilai angka tersebut perlu dianalisis lebih mendalam mengingat struktur ekonomi daerah masih sangat bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian.
“Sekitar 62 persen struktur ekonomi Kutai Kartanegara masih ditopang sektor pertambangan. Ketika terjadi penurunan RKAB, produksi batu bara berkurang atau terjadi pengurangan tenaga kerja, maka dampaknya langsung terasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Aulia mengungkapkan sejumlah sektor di luar pertambangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, serta pertanian tercatat terus mengalami pertumbuhan.
Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi daerah, Pemkab Kukar bersama BPS saat ini tengah menyiapkan kajian yang akan memetakan kontribusi masing-masing sektor terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Hasil kajian tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan berkelanjutan,” pungkasnya.
