Bebaca.id, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menerapkan Sistem Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online sebagai bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan daerah. Peluncuran sistem tersebut berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rabu (17/6/2026).
Penerapan SP2D Online menandai perubahan signifikan dalam proses pencairan anggaran daerah yang sebelumnya masih bergantung pada dokumen fisik. Melalui sistem digital ini, seluruh tahapan administrasi dapat dilakukan secara terintegrasi dan dipantau secara daring.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan bahwa implementasi SP2D Online merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas layanan keuangan daerah sekaligus memangkas prosedur birokrasi yang selama ini cukup panjang.
Menurutnya, pada mekanisme sebelumnya, berkas pencairan dana harus disampaikan secara fisik dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Setelah diproses, dokumen SP2D dicetak dan dibawa ke pihak perbankan untuk tahapan selanjutnya.
“Kalau dulu biasanya kan berkas, setelah berkas lengkap, dibawa ke BPKAD, diproses BPKAD, keluar kertas SP2D-nya, SP2D-nya dilansir atau dibawa ke bank,” ujar Aulia.
Ia menjelaskan, sistem baru yang terhubung langsung dengan dashboard digital Kementerian Dalam Negeri tersebut memungkinkan seluruh proses berjalan secara elektronik tanpa memerlukan perpindahan dokumen fisik.
“Kalau sekarang dengan adanya SP2D online ini, karena dashboardnya itu ada di Kemendagri, itu sudah tidak perlu dibawa kertas-kertas lagi dari BPKAD ke perbankan,” katanya.
Aulia menilai digitalisasi ini bukan hanya soal pemanfaatan teknologi, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan pola kerja birokrasi menuju pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Dengan sistem tersebut, proses pencairan dana dapat dipantau secara real time oleh seluruh pihak yang berkepentingan.
“Jadi langsung semua pihak secara online bisa memonitor. Dan ya, tau-taunya uangnya sudah masuk ke rekening masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, menyebut penerapan SP2D Online di Kukar merupakan bagian dari agenda nasional dalam mempercepat digitalisasi tata kelola keuangan daerah.
Menurut Horas, sistem tersebut berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses administrasi keuangan pemerintah daerah.
“Tujuan utamanya adalah percepatan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, belanja OPD bisa lebih akurat dan bisa menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, implementasi SP2D Online juga menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk beradaptasi dari sistem administrasi manual menuju sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi.
Horas pun memberikan apresiasi kepada Pemkab Kukar yang dinilai mampu menjadi salah satu daerah pelopor dalam penerapan digitalisasi transaksi keuangan daerah di Indonesia.
“Ini sekaligus apresiasi kepada Pemkab Kukar yang bisa menjadi salah satu ujung tombak dalam transformasi digital keuangan daerah,” tutupnya.
