Bebaca.id, TENGGARONG – Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti berkurangnya keterwakilan kader dan alumni HMI dalam posisi-posisi strategis pemerintahan, khususnya di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan Majelis Daerah (MD) KAHMI dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kutai Kartanegara periode 2026–2031 di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (18/6/2025).
Rifqi mengatakan, tren penurunan jumlah alumni HMI yang menduduki jabatan publik menjadi perhatian serius bagi organisasi. Kondisi itu dinilai sebagai sinyal perlunya pembenahan, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi kader agar mampu bersaing di tengah perubahan politik yang semakin dinamis.
“Data yang kami miliki menunjukkan keberadaan alumni HMI di struktur negara, terutama di lingkungan eksekutif daerah sebagai gubernur, bupati, dan wali kota, justru menurun, bukan meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum optimalnya kemampuan sebagian kader dalam menyesuaikan diri dengan sistem politik yang kini semakin kompetitif dan membutuhkan dukungan finansial yang besar.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung telah meningkatkan kebutuhan biaya politik. Di sisi lain, banyak kader dan alumni HMI yang secara ekonomi belum memiliki kapasitas memadai untuk mengikuti kontestasi tersebut.
“Untuk kebutuhan hidup sehari-hari mungkin sudah cukup. Namun ketika harus menghadapi biaya politik yang mahal, di situlah kita menjadi kurang kompetitif,” katanya.
Karena itu, Rifqi menegaskan pentingnya menjaga dan mendukung kader-kader HMI yang saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai kepala daerah, anggota legislatif maupun pejabat publik lainnya. Menurutnya, mereka merupakan aset penting yang harus diperkuat keberadaannya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa KAHMI sebagai organisasi alumni tidak dapat lagi bertumpu pada pola gerakan yang sama seperti ketika masih berstatus organisasi kemahasiswaan. Organisasi alumni, kata dia, harus mulai membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
“Kita harus berbeda dengan masa menjadi aktivis. Yang dibutuhkan hari ini adalah kemampuan membangun kemandirian ekonomi kader dan organisasi,” tegasnya.
Rifqi juga mendorong pengurus KAHMI di berbagai daerah untuk melakukan pemetaan potensi kader berdasarkan bidang pengabdian masing-masing. Menurutnya, tidak seluruh kader harus diarahkan ke dunia politik, melainkan juga perlu diperkuat di sektor usaha, profesi, hingga koperasi.
“Tidak semua harus menjadi politisi. Harus ada yang bergerak di dunia usaha, profesional, dan sektor ekonomi agar tercipta kekuatan yang saling menopang,” ujarnya.
Dari hasil pengamatannya di sejumlah daerah, Rifqi menilai masih banyak kepengurusan KAHMI tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang belum berkembang secara optimal karena tidak memiliki fokus program yang jelas.
“Banyak KAHMI daerah yang sulit berkembang karena gagal menentukan bentuk organisasi dan kegiatan yang tepat,” katanya.
Selain aspek ekonomi, Rifqi menekankan pentingnya menjaga hubungan yang erat antara KAHMI dan HMI. Ia menilai keberlangsungan organisasi alumni sangat bergantung pada kualitas kaderisasi yang berlangsung di tubuh HMI.
Menurutnya, HMI merupakan sumber utama regenerasi yang akan melahirkan alumni-alumni baru bagi KAHMI pada masa mendatang. Oleh sebab itu, proses kaderisasi harus terus diperkuat agar estafet kepemimpinan organisasi tetap terjaga.
“Kalau KAHMI tidak merawat mata airnya, yaitu HMI, maka HMI bisa melemah. Jika HMI melemah, tidak ada lagi sumber kader yang akan menjadi alumni dan memperkuat KAHMI di masa depan,” pungkasnya.
