bebaca.id, SAMBOJA — Upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat prasejahtera terus digenjot oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Komitmen ini dibuktikan langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Kukar, Rendi Solihin, saat meninjau calon penerima Program Rumah Layak Huni Baznas (RLHB) di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Samboja, pada Sabtu (18/10/2026).
Di sela-sela peninjauan kawasan Jalan Poros Balikpapan-Handil 2, rombongan mendapati sebuah hunian warga yang kondisinya sangat memprihatinkan. Bangunan kayu tersebut nyaris roboh, kerap menjadi langganan genangan air, hingga mengalami kebocoran parah saat hujan tiba, yang tentunya mengancam keselamatan dan kenyamanan penghuninya.
Merespons situasi darurat tersebut, skema penanganan terpadu segera disiapkan. Proses bedah rumah melalui Program RLHB ini akan mencakup pembongkaran dan pembangunan ulang bagian struktur yang rusak. Material lama yang masih layak pakai akan dipertahankan, sementara kerangka atap dan seng akan diganti total. Bahkan, posisi lantai rumah direncakan naik sekitar satu meter guna mengantisipasi risiko banjir sekaligus memenuhi standar sirkulasi rumah sehat.
Bagi Wabup Rendi, intervensi kelayakan hunian ini bukan sekadar persoalan pembangunan fisik semata. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup warga yang membutuhkan perhatian lebih.
“Penanganan rumah tidak layak huni ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari Baznas Kukar, Dinas Perkim, pemerintah kecamatan, kelurahan maupun desa, hingga Ketua RT. Dengan kerja sama yang baik, kita berharap bantuan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, politisi muda ini turut menyoroti pentingnya optimalisasi program bantuan Rp150 juta per RT yang siap digulirkan secara masif pada tahun mendatang. Dana segar dari pemerintah daerah tersebut diproyeksikan menjadi instrumen ampuh untuk menuntaskan ragam persoalan di tingkat akar rumput, termasuk mengakselerasi perbaikan hunian warga prasejahtera.
“RT memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan kondisi dan kebutuhan warga. Melalui pemanfaatan anggaran yang tepat, berbagai persoalan mendasar masyarakat diharapkan dapat diidentifikasi dan ditangani secara lebih efektif,” jelasnya.
Melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran aparatur terbawah, Pemkab Kukar menaruh asa besar agar pemerataan kesejahteraan dapat menyentuh lingkungan terkecil. Dengan hadirnya hunian yang aman dan sehat, kualitas hidup keluarga prasejahtera diyakini akan meningkat pesat, sejalan dengan visi besar perwujudan Program Kukar Idaman Terbaik 2025-2030.(adv/diskominfo)
(Reporter: Reihan Noor / bebaca.id)
