Bebaca.id, Tenggarong – Memastikan pemerataan pasokan air bersih hingga ke pelosok kawasan masih menjadi tantangan serius bagi jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Urgensi pemenuhan kebutuhan vital ini tidak lagi hanya berkutat pada warga yang bermukim di pusat kota, melainkan menuntut intervensi nyata bagi masyarakat di wilayah terpencil yang hingga kini sama sekali belum terjangkau akses air layak konsumsi.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, secara terbuka mengakui bahwa persentase cakupan layanan ketersediaan air bersih di daerahnya saat ini masih tertahan di kisaran angka 60 persen. Lebih dari itu, tingkat kebocoran atau Non-Revenue Water (NRW) yakni volume air yang diproduksi namun tidak menghasilkan pundi-pundi pendapatan bagi perusahaan penyedia layanan masih tergolong cukup memprihatinkan karena menyentuh angka 48 persen.
“Memang harus kita akui, saat ini cakupan ketersediaan air bersih kita masih di kisaran 60 persen. Hal-hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus kita benahi bersama,” urai Aulia, Rabu (28/10/2026).
Dalam mengemban amanah kepemimpinan bersama Wakil Bupati Rendi Solihin, Aulia menegaskan bahwa pemenuhan akses air bersih dan perbaikan mutu sanitasi kini diposisikan secara mutlak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Dalam kacamata kebijakannya, penyediaan air bersih bukan sekadar program pembangunan infrastruktur biasa, melainkan hak asasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diakomodasi oleh negara melalui bingkai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Itu menjadi salah satu program prioritas kita. Ketika berbicara terkait air bersih, hal tersebut merupakan program Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang kedudukannya berada di atas program dedikasi. Jadi, wajib dipenuhi oleh pemerintah,” tegasnya.
Guna mengakselerasi perluasan jangkauan layanan ke depan, Pemkab Kukar telah meramu tiga strategi utama yang mencakup optimalisasi jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), kucuran bantuan pemerintah daerah, serta pelibatan partisipasi langsung masyarakat setempat.
Ketiga pendekatan terintegrasi tersebut disiapkan sebagai formulasi untuk menjawab tingginya disparitas kebutuhan air bersih di berbagai wilayah yang notabene memiliki karakteristik geografis dan ketersediaan sumber air baku yang saling berbeda satu sama lain.
Mengingat realita bahwa tidak seluruh bentang geografis di Kukar memungkinkan untuk disisipi jaringan perpipaan PDAM, pemerintah daerah pun mengambil langkah taktis. Khusus untuk kawasan yang belum tersentuh pipa layanan, pemerintah memaksimalkan efektivitas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Melalui wadah pemberdayaan ini, masyarakat didorong untuk aktif terlibat langsung dalam merancang, membangun, dan mengelola sarana air minum beserta fasilitas sanitasi yang paling selaras dengan daya dukung lingkungan masing-masing.
Aulia pun menitikberatkan bahwa fondasi kolaborasi lintas sektor yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan BUMD dalam hal ini PDAM, menjadi kunci penentu keberhasilan dalam meluaskan jangkauan layanan.
“Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan BUMD, yaitu PDAM, dalam penyediaan air bersih menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan ketersediaan air bersih bagi masyarakat,” paparnya.
Walau begitu, ikhtiar pemenuhan air bersih ini kerap berbenturan dengan kelangkaan ketersediaan sumber air baku alami. Fakta di lapangan memperlihatkan adanya sejumlah kawasan di Kukar yang kondisinya sangat ekstrem, sehingga tidak memadai jika harus bergantung pada sumber air tawar konvensional maupun pembangunan jaringan pipa.
Salah satu gambaran nyatanya terjadi di Desa Sepatin. Untuk menyambung napas ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah pesisir tersebut, pemerintah daerah praktis selama ini masih harus mengandalkan skema mobilisasi pengangkutan air tawar dari wilayah tetangganya, yakni Anggana.
Merespons kendala menahun tersebut, Aulia menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji pembangunan instalasi pengolahan air tersendiri yang dirancang khusus untuk wilayah tersebut, agar pasokan ke masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan.
“Untuk wilayah seperti Sepatin, kita akan menggunakan pengolahan tersendiri. Selama belum ada pengolahan, air diambil dari Anggana dan dibawa ke Sepatin,” jelasnya.
Di sisi lain, lompatan inovasi teknologi juga mulai dijajaki oleh PDAM melalui skema kerja sama operasional dengan salah satu perusahaan swasta di Tenggarong guna mengimplementasikan sistem pengolahan air berbantuan teknologi membran.
Hadirnya teknologi mutakhir ini sangat diandalkan untuk menjadi jalan keluar bagi kawasan yang defisit sumber air tawar, termasuk untuk menetralkan wilayah-wilayah pesisir yang mayoritas hanya dikelilingi oleh air berkarakteristik asin atau payau.
Apabila pilot project dari penerapan metode ini kelak membuahkan hasil memuaskan, pemerintah daerah memproyeksikan agar infrastruktur serupa dapat diduplikasi secara masif ke wilayah-wilayah lain yang mengalami nestapa serupa.
“Sekarang, PDAM juga sudah bekerja sama dengan salah satu perusahaan untuk mengolah air menggunakan metode membran di Tenggarong. Harapan kita, jika metode ini berhasil, teknologi tersebut bisa diterapkan di wilayah yang tidak memiliki ketersediaan air baku,” bebernya.
Mengakhiri penjelasannya, kepala daerah ini tidak memungkiri bahwa implementasi infrastruktur pengolahan berteknologi tinggi tersebut tentu akan menguras porsi anggaran yang jauh lebih fantastis. Kendati dihadapkan pada konsekuensi pembiayaan yang membengkak, Aulia memastikan bahwa hal itu pantang dijadikan dalih oleh aparatur negara untuk menelantarkan hak-hak dasar warganya.
“Mungkin dari sisi biaya sedikit lebih besar. Namun, menurut kami, ketika air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat, kewajiban pemerintah adalah berupaya memenuhinya,” pungkas Aulia. Komitmen tegas ini diharapkan kelak bermuara pada pemerataan kesejahteraan, di mana tetes air bersih tak lagi dipandang sebagai barang mewah bagi masyarakat di ujung pelosok Kukar.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
