Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Bupati Aulia Soroti Transaksi BBM Perusahaan Tambang Tercatat di Luar Kukar

Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri.

Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengambil langkah agresif guna mengamankan potensi kebocoran penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pertambangan. Melalui agenda sinkronisasi dan rekonsiliasi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Gedung Putri Karang Melenu, Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026), pemerintah daerah membedah berbagai celah administrasi yang selama ini membuat potensi pendapatan tidak tercatat optimal di kas daerah.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pertemuan strategis tersebut difokuskan untuk memetakan sejumlah objek pajak krusial yang bersinggungan langsung dengan aktivitas industri ekstraktif di wilayahnya.

“Kita sedang melakukan sinkronisasi dan rekonsiliasi terkait pajak daerah, ada beberapa jenis pajak yang menjadi perhatian, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan,” katanya.

Dalam evaluasi tersebut, Aulia menyoroti adanya ketimpangan yang cukup mencolok pada realisasi PBBKB antara Kukar dan Kabupaten Kutai Timur. Ia memaparkan bahwa penerimaan PBBKB Kutai Timur mampu menembus kisaran Rp1 triliun, sementara Kukar masih tertahan di angka Rp500 miliar. Padahal, merujuk pada data dasar penerimaan royalti batu bara, Kukar justru mengantongi porsi yang lebih besar.

Menurut Aulia, tingginya royalti batu bara berbanding lurus dengan masifnya volume produksi di lapangan. Secara logika operasional, aktivitas tambang berskala besar mutlak membutuhkan pengerahan alat berat dan konsumsi bahan bakar dalam jumlah fantastis.

“Dengan kondisi itu, seharusnya penerimaan PBBKB Kutai Kartanegara bisa lebih besar dibandingkan daerah lain, termasuk Kutai Timur,” ujarnya.

Berangkat dari temuan tersebut, Aulia memancarkan optimisme tinggi. Melalui pembenahan administrasi, akurasi pendataan, serta penertiban lokasi pembayaran pajak, ia memproyeksikan penerimaan daerah pada tahun 2027 mampu melonjak hingga melampaui Rp800 miliar.

“Angka tersebut bukan sekadar asumsi, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi di lapangan,” katanya.

Aulia menguraikan bahwa akar persoalan yang teridentifikasi pada tahap awal bukanlah semata-mata perusahaan mangkir dari kewajiban. Banyak perusahaan dinilai patuh membayar pajak, namun setoran tersebut justru tercatat sebagai penerimaan daerah lain karena ketidaksesuaian antara lokasi pencatatan dan wilayah operasional.

Ia mencontohkan mekanisme pencatatan PBBKB yang selama ini masih mengacu pada domisili kendaraan atau lokasi penerbitan faktur transaksi pembelian bahan bakar di kantor perusahaan induk, seperti di Samarinda maupun Balikpapan.

“Padahal, kendaraan dan alat berat tersebut secara operasional bekerja di wilayah Kutai Kartanegara. Karena itu, harapan kami pembayaran PBBKB-nya dapat masuk ke Kutai Kartanegara sesuai dengan aktivitas operasionalnya,” jelas Aulia.

Ia menekankan bahwa penghitungan potensi pajak seharusnya bertumpu pada realitas operasional di lapangan agar mencerminkan asas keadilan fiskal bagi daerah penghasil.

“Sekali lagi, kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi, bukan ketika dalam keadaan diam. Nah, hal inilah yang sedang kita cermati dan sesuaikan agar pembayaran pajaknya benar-benar mencerminkan aktivitas operasional kendaraan tersebut,” tuturnya.

Tak berhenti pada perbaikan tata kelola pencatatan ke depan, Pemkab Kukar juga berencana mengkaji kemungkinan adanya kekurangan pembayaran pajak dari perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Guna memastikan penertiban berjalan efektif dan memiliki daya paksa, pemerintah daerah membentuk tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, kejaksaan, serta kepolisian.

“Apabila perusahaan tidak patuh terhadap ketentuan yang berlaku, sanksi sesuai peraturan tentu akan diberikan,” tegasnya.

Langkah penertiban dan sinkronisasi lintas instansi ini menjadi tonggak penting bagi kemandirian fiskal Kutai Kartanegara. Dengan memastikan setiap aktivitas ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya berkontribusi secara adil, potensi pajak yang terkumpul kelak dapat diputar kembali untuk membiayai percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan demikian, masyarakat dan pemerintah daerah dapat merasakan manfaat serta memperoleh penerimaan pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sebagaimana mestinya ketentuan perpajakan dilaksanakan,” pungkasnya.

(*adv/diskominfo)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?