Bebaca.id, KALIMANTAN TIMUR – Angka inflasi Kalimantan Timur yang stabil jelang akhir tahun 2024 menjadi angin segar di tengah tantangan ekonomi nasional. Namun, ketimpangan inflasi antardaerah masih menjadi persoalan yang harus segera diatasi oleh pemerintah provinsi.
Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim menunjukkan bahwa inflasi bulan November 2024 secara month to month hanya sebesar 0,08 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 0,30 persen. Inflasi year on year November 2024 terhadap November 2023 di Kaltim juga tercatat stabil di angka 1,54 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan angka nasional yang berada di 1,55 persen.
Meski demikian, Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman, Purwadi, mengingatkan bahwa angka ini perlu dilihat secara lebih mendalam. “Lihatnya tidak bisa secara sepotong. Karena dari 10 kabupaten/kota, ada setiap tahun daerah yang inflasinya tinggi. Berau misalnya,” kata Purwadi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Kabupaten Berau memiliki inflasi tertinggi sebesar 3,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 107,08. Sebaliknya, inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan angka 0,90 persen.
Purwadi menggarisbawahi pentingnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah dengan inflasi tinggi. “Jangan sudah selesai di level provinsi, Berau ngeri banget, inflasi terus, harus diurai pemprov kerja sama dengan pemkab,” ungkapnya.
Kondisi ini, menurutnya, disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sulitnya akses distribusi barang ke daerah-daerah terpencil dan lambatnya alokasi dana dari pemerintah pusat dan provinsi. “Iya kan jauh dari sumber bahan pangan. Apalagi di Kaltim antardaerah dipisahkan sungai, kalau darat, aksesnya juga belum oke. Distribusi barang dan jasa terhambat,” tambahnya.
Selain itu, Purwadi juga menyoroti keterlambatan dana untuk pengadaan pasar murah yang sering kali baru diterima oleh pemerintah kabupaten/kota di akhir tahun. “Akhirnya pemkab atau pemkot takut mengeksekusi uang itu. Takut jadi temuan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur di daerah-daerah terpencil dan memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar. “Infrastruktur dibenahi, jalan bagus bikin pengangkutan lebih lancar. Jangan sampai ngantri BBM dan solar, itu bikin barang sampai ke konsumen lebih mahal atau lebih lama,” tutupnya. (*)
Penulis : Rachaddian (dion)
