Penulis: Sultan AL
TENGGARONG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Kamis (14/8/2025).
Aksi ini merupakan respons terhadap isu yang beredar di masyarakat mengenai pemangkasan Beasiswa Kukar Idaman. Isu tersebut menjadi pemantik berkumpulnya massa di depan Kantor Bupati untuk menuntut kejelasan dari pemerintah daerah.
Aliansi Masyarakat Kukar Menggugat datang dengan membawa enam poin tuntutan, yaitu:
1. Tolak pemangkasan anggaran Beasiswa Kukar Idaman.
2. Penambahan kuota anggaran terhadap penerimaan beasiswa.
3. Transparansi pengelolaan program Beasiswa Kukar Idaman.
4. Pangkas program hiburan untuk dialihkan ke program pendidikan di Kukar.
5. Copot Kabag Kesra karena dinilai gagal menangani Beasiswa Kukar Idaman.
6. Percepat realisasi seragam gratis untuk anak TK–SMP tanpa pajak.
Koordinator lapangan aksi, Zulkarnain, menjelaskan bahwa kedatangan mereka dipicu kemarahan karena merasa Pemkab Kutai Kartanegara mengesampingkan pendidikan.
“Kami merasa ini merupakan suatu penghinaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena masyarakat diberi harapan untuk berkuliah, tetapi ketika mereka berkuliah, mereka tidak mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dengan mengandalkan Beasiswa Kukar Idaman, terutama bagi mereka yang tidak memiliki anggaran untuk membayar registrasi.
“Dampak dari kebijakan ini merugikan masyarakat yang sebelumnya berharap bisa kuliah dengan murni beasiswa dari pemerintah. Dengan adanya pemangkasan ini, imbasnya mereka yang hanya mengandalkan Beasiswa Idaman berpotensi membatalkan kuliahnya karena tidak ada anggaran penunjang,” tegasnya.
Zulkarnain juga menilai, jika jumlah penerima beasiswa ditambah, maka anggarannya seharusnya ikut bertambah.
“Kalau kita kaitkan dengan kasus ini, jika Pemkab ingin menambah jumlah penerima, seharusnya anggarannya juga ditambah,” tambahnya.
Ia pun mengancam akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan tidak diindahkan.
“Jika tuntutan kami tidak direalisasikan seperti yang disepakati dalam satu minggu ke depan, kemungkinan kami akan kembali dengan massa yang lebih banyak. Kami akan kembali ke Pemkab, karena kebijakan ini lahir dari Kesejahteraan Rakyat (Kesra),” pungkasnya.
