Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Pemerintah Desa Batuah melakukan mediasi terkait dengan pelayanan kesehatan di Puskesmas Desa Batuah yang melibatkan warga Desa Batuah berlangsung lancar dan menghasilkan sejumlah komitmen perbaikan.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kutai Kartanegara, Waode Nuraida, menyatakan pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas.
“Hari ini mediasi berjalan dengan lancar. Kedua pihak, terutama Pak Tahir yang didampingi penasihat hukumnya Bang Titus, sangat terbuka. Ini membuka mata kita semua bahwa banyak hal yang harus kita perbaiki dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Waode mengakui sejumlah persoalan mendasar mencuat dalam mediasi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, kompetensi tenaga medis, hingga ketersediaan peralatan penunjang.
Menurutnya, puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat harus selalu siap memberikan layanan maksimal, termasuk dalam kondisi kegawatdaruratan.
“Terlepas mungkin tenaganya kurang, ini menjadi komitmen kami ke depan bagaimana meningkatkan kapasitas tenaga yang ada, terutama untuk penanganan kegawatdaruratan,” katanya.
Ia menambahkan, kasus yang terjadi di Puskesmas Batuah menjadi pelajaran besar bagi jajaran Dinkes. Pihaknya akan melaporkan hasil mediasi tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam pertemuan itu, Dinas Kesehatan Provinsi juga turut hadir karena persoalan tersebut menjadi perhatian serius.
Waode menegaskan pihaknya memilih tidak berpolemik di media sosial terkait persoalan tersebut karena berpotensi menimbulkan bias informasi.
“Kami sangat concern dengan masalah ini, tetapi memang tidak ingin berargumen di media sosial karena berisiko bias. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena semua pihak membuka diri untuk menyelesaikan masalah dengan baik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan mencari solusi demi perbaikan pelayanan ke depan.
Dalam mediasi terungkap pula sejumlah keterbatasan, seperti kurangnya tenaga kesehatan di puskesmas dan poskesmas, ketiadaan sopir ambulans, serta tenaga pendukung lainnya.
“SDM nakes itu memang masih sangat kurang. Termasuk sopir yang tidak ada dan tenaga lain yang belum tersedia. Ini adalah kenyataan yang harus menjadi bahan perbaikan ke depan,” jelasnya.
Waode menyebut kondisi serupa berpotensi terjadi di sejumlah puskesmas lain di Kutai Kartanegara, bukan hanya di Batuah.
Sebagai tindak lanjut, Dinkes akan menggelar rapat internal bersama 32 kepala puskesmas di wilayah tersebut untuk melakukan mitigasi persoalan yang ada dan menyusun langkah strategis perbaikan.
Selain itu, pihaknya juga akan menyampaikan laporan kepada pemerintah kabupaten dan mendorong adanya penyesuaian regulasi, khususnya terkait pembatasan perekrutan tenaga honorer yang dinilai berdampak pada layanan kesehatan.
“Regulasi yang tidak bisa merekrut tenaga honorer ini sangat berisiko bagi layanan kesehatan, karena di sini taruhannya nyawa,” tegasnya.
Waode berharap mediasi ini menjadi titik awal pembenahan sistem pelayanan kesehatan yang lebih terstandar dan responsif.
“Layanan kesehatan itu tidak mengenal waktu, usia, maupun tempat. Masyarakat tentu berharap pelayanan yang terstandar dan maksimal. Insya Allah, pertemuan ini membawa banyak hikmah dan menjadi langkah perbaikan ke depan,” tutupnya.
Untuk pembahasan lebih lanjut, kedepan nya akan ada undangan mediasi lanjutan yang akan di sediakan kembali oleh Pemerintah Desa Batuah.
