Bebaca.id, Jakarta — Rencana pemerintah Indonesia mengirimkan hingga 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza sebagai bagian dari pasukan perdamaian menuai perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menilai langkah tersebut mengandung risiko politik dan moral yang dapat mengganggu posisi konsisten Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, menyampaikan peringatan itu dalam keterangannya, Rabu (11/2). Ia menegaskan, hingga kini belum ada kejelasan kerangka misi pengiriman pasukan tersebut, apakah berada di bawah mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) atau melalui mekanisme lain seperti International Stabilization Force (ISF).
Menurut Sudarnoto, perbedaan kerangka misi sangat menentukan arah dan konsekuensi politik Indonesia di Gaza. Jika berada di luar mandat resmi PBB, maka Indonesia berpotensi terlibat dalam agenda geopolitik negara besar.
“Biasanya ISF berada dalam kendali negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, dengan fokus menciptakan stabilitas pascakonflik. Tetapi di sana sering terdapat agenda tersembunyi yang justru tidak sejalan dengan tujuan perdamaian jangka panjang Palestina,” ujar Sudarnoto.
Ia menilai, fokus ISF yang menekankan demiliterisasi Gaza dan pelucutan senjata Hamas bukan solusi yang berkeadilan bagi rakyat Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan penghapusan penjajahan, termasuk penjajahan Israel,” tegasnya.
Sudarnoto juga mengingatkan agar Indonesia tidak sampai terjebak dalam kepentingan hegemonik Amerika Serikat dan Israel melalui misi yang tampak sebagai pasukan perdamaian, tetapi memiliki tujuan politik tertentu.
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL di Lebanon atau UNDOF di Golan yang jelas di bawah mandat DK PBB. Indonesia harus sangat berhati-hati agar tidak terperangkap agenda menundukkan Gaza dan Palestina,” katanya.
Hingga kini, pemerintah belum memutuskan secara final jadwal maupun komposisi pengiriman 8.000 personel TNI tersebut. Namun, MUI meminta agar keputusan itu dikaji secara matang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap posisi diplomatik Indonesia.
Sudarnoto menekankan, jika tidak dipertimbangkan secara serius, pengiriman pasukan justru dapat menempatkan Indonesia dalam posisi berhadapan dengan kelompok perlawanan Palestina seperti Hamas.
“Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina bisa jatuh jika salah langkah,” ujarnya.
Ia menutup dengan meminta pemerintah tetap menjaga konsistensi politik luar negeri Indonesia yang sejak lama berdiri di garis depan membela kemerdekaan Palestina, bukan sekadar menjaga stabilitas wilayah pascakonflik.
