Bebaca.id, TENGGARONG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, salah satunya terkait isu tenaga kerja dan pelayanan publik.
Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan Kukar, Andi Faisal, menyatakan pihaknya menolak adanya rencana pengurangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.
“Kami menegaskan tidak boleh ada pengurangan satu pun tenaga PPPK di Kutai Kartanegara. Kami akan terus mengawal hak-hak masyarakat,” ujarnya saat dihubungi , Sabtu (11/4/2026).
Selain PPPK, PDI Perjuangan juga menyoroti sejumlah isu lain seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), guru honorer, serta tenaga kesehatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius di tengah kondisi fiskal daerah yang menurun.
Faisal menegaskan, partainya akan berada di garis depan dalam mengawal kebijakan pemerintah sekaligus memberikan koreksi jika dinilai tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.
“Jika terdapat kebijakan yang tidak sesuai, kami akan menjadi yang pertama memberikan koreksi,” tegasnya.
Di sisi lain, PDI Perjuangan juga menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin selama program yang dijalankan tetap berpihak kepada masyarakat.
“Kami tetap satu komando dalam mengawal kebijakan pemerintah, selama itu untuk kepentingan rakyat dan mewujudkan Kukar Idaman Terbaik,” tutupnya.
