KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp15 miliar untuk penanganan air bersih di Kecamatan Muara Jawa pada tahun anggaran ini.
Anggaran tersebut disampaikan Anggota DPRD Kukar periode 2024–2029 dari Fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Dermawan, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Muara Jawa. Ia menegaskan, kebijakan tersebut diambil meski kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami defisit dan efisiensi di berbagai sektor.
Menurut Rahmat, persoalan air bersih telah lama menjadi keluhan utama masyarakat Muara Jawa. Sebagian warga masih menghadapi keterbatasan distribusi serta kualitas air yang belum sepenuhnya layak. Situasi itu berdampak langsung pada kebutuhan rumah tangga, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi.
“Air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kualitas hidup masyarakat. Maka ini menjadi prioritas yang harus kita pastikan berjalan dengan baik,” ujar Rahmat.
Ia menekankan, alokasi Rp15 miliar tersebut harus dikawal bersama agar tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat nyata. Pengawasan serta perencanaan yang matang dinilai penting agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
Selain sektor air bersih, Rahmat juga menyoroti pentingnya perbaikan jalan lingkungan di Muara Jawa. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai berperan besar dalam menunjang mobilitas warga, akses pendidikan, distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Di tengah keterbatasan anggaran akibat penurunan pendapatan daerah, ia mengakui pemerintah harus melakukan penyesuaian dan efisiensi. Namun demikian, pelayanan publik, terutama kebutuhan dasar masyarakat, tidak boleh terhenti.
“Kita memang sedang menghadapi defisit dan efisiensi, tetapi kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh berhenti melayani,” tegasnya.
Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memastikan program prioritas tetap berjalan. Sinergi lintas tingkatan pemerintahan dinilai menjadi kunci agar pembangunan tetap berlanjut meski ruang fiskal terbatas.
Ia berharap masyarakat turut berperan aktif dalam mengawal pelaksanaan program tersebut. Dengan dukungan semua pihak, penanganan air bersih dan pembangunan infrastruktur di Muara Jawa diharapkan dapat terealisasi secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
