Bebaca.id – Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan agar pemerintah mulai melirik sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih bervariasi dan tak hanya bergantung pada sumber daya alam. Salah satu yang disorot adalah potensi sektor hiburan, termasuk legalisasi kasino.
Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025), Galih Kartasasmita dari Fraksi Golkar menyoroti kebijakan progresif yang diambil oleh negara-negara lain seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Thailand.
“Maaf, bukan bermaksud membandingkan langsung, tapi UEA sekarang sudah mulai mengembangkan kasino. Negara Arab saja sudah berani berpikir di luar kotak,” kata Galih.
Ia menilai bahwa UEA dan Indonesia sama-sama bergantung pada sektor SDA untuk pemasukan negara. Namun, UEA disebutnya telah menyadari risiko volatilitas sektor tersebut dan mulai membuka jalan bagi sektor jasa, termasuk hiburan, sebagai penopang fiskal baru.
Thailand juga menjadi contoh menarik. Negara ini sedang mengkaji legalisasi perjudian dengan membentuk komite khusus beranggotakan 60 orang dari berbagai unsur politik. Mereka mempertimbangkan pembangunan kompleks hiburan seperti kasino bergaya Singapura, yang disertai regulasi ketat terhadap pemain lokal.
Langkah tersebut bertujuan mendorong pendapatan dari sektor pariwisata berbasis hiburan, sekaligus bersaing dengan negara-negara lain di kawasan.
Jika Thailand melangkah ke arah legalisasi, maka Indonesia dan Brunei akan menjadi dua negara di Asia Tenggara yang masih sepenuhnya melarang praktik perjudian.
Galih menilai pendekatan seperti ini patut dipertimbangkan, mengingat keinginan pemerintah meningkatkan PNBP tanpa menambah beban pajak kepada masyarakat. Sektor nonkonvensional dinilai bisa jadi peluang yang belum tergarap maksimal.
Penulis: Yusuf S A
