Bebaca.id, JAKARTA — Aksi besar-besaran akan digelar ribuan buruh dari berbagai daerah di depan Istana Merdeka pada Minggu, 1 Juni 2025. Diperkirakan sekitar 10.000 pekerja akan ambil bagian dalam aksi nasional ini, menuntut pemerintah mengambil langkah nyata atas maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta lemahnya perlindungan terhadap sektor industri nasional.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan bahwa hingga Jumat (30/5), sebanyak 8.000 buruh telah dikonfirmasi akan bergabung dalam aksi. Massa tersebut diangkut menggunakan 103 bus dari sejumlah daerah seperti Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, sementara para pekerja dari kawasan Jabodetabek akan bergerak secara mandiri menggunakan sepeda motor.
“Kami targetkan peserta mencapai 10.000 orang pada hari pelaksanaan. Ini adalah bentuk perlawanan atas krisis ketenagakerjaan yang makin memburuk,” ujar Ristadi dalam konferensi pers.
Aksi ini akan dimulai dengan long march dari Stasiun Gambir menuju Istana Negara. Dalam aksinya, buruh akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain:
- Menindak praktik impor ilegal dan memberikan hukuman bagi para pelaku.
- Melakukan revisi terhadap Permendag No. 8/2024 guna memperkuat perlindungan bagi industri dalam negeri.
- Mengambil langkah konkret untuk menghentikan gelombang PHK dan menjamin hak-hak pekerja yang terdampak.
- Menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri nasional serta mampu menyerap tenaga kerja baru.
- Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketenagakerjaan.
Menurut Ristadi, jumlah PHK di lapangan jauh lebih besar daripada yang tercatat secara resmi. Ia merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan yang mencatat 26.455 kasus hingga Mei 2025, sedangkan data internal KSPN menunjukkan 61.351 kasus dan data APINDO bahkan menyebut 73.992 kasus dari Januari hingga Maret.
“Banyak perusahaan enggan melaporkan kasus PHK yang terjadi dengan alasan menjaga kepercayaan perbankan, pembeli, dan citra usaha. Karena itu, kami yakin data sebenarnya jauh lebih tinggi,” tegas Ristadi.
Aksi ini menandai puncak kekhawatiran kaum buruh terhadap situasi ekonomi dan ketenagakerjaan yang semakin tidak menentu. Para pekerja berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini demi menjamin stabilitas dunia kerja dan masa depan industri dalam negeri.
Penulis: Yusuf S A
