Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri memastikan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Langkah ini menyusul kebijakan Menkeu sebelumnya, Sri Mulyani, yang mengurangi porsi transfer DBH.
“Kita sudah berkoordinasi di tingkat Provinsi Kaltim. Kebetulan kemarin kita kumpul para kepala daerah dipimpin oleh Pak Gubernur Kaltim (Rudi Masud). Rencananya, kami bersama 10 kepala daerah akan datang ke Kemenkeu untuk memperjuangkan DBH,” ujar Aulia, Jumat (12/9/2025).
Ia menjelaskan, pada 2026 Kukar hanya akan menerima 23 persen dari alokasi normal DBH. Angka itu turun drastis dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 1,3 triliun.
“Tahun 2026 itu kita cuman dapat 1,3 karena hanya 23 persen yang disalurkan. Nah ini yang kita coba perjuangkan,” sebutnya.
Aulia menegaskan, pemenuhan DBH krusial bagi daerah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi motor utama perekonomian.
“Kalau APBD berkurang, kita khawatir roda perekonomian di Kukar juga akan terganggu. Inilah titik tekan kita dalam memperjuangkan hak daerah,” imbuhnya.
Dengan adanya Menkeu baru, Aulia berharap kebijakan fiskal lebih berpihak kepada daerah. Hal itu penting agar pembangunan dan pelayanan publik di Kukar tetap berjalan optimal.
“Dengan adanya Menkeu baru, kita berharap ada perubahan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah,” pungkasnya.
