Jakarta – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mendesak agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara. Desakan itu muncul setelah adanya sejumlah kasus dugaan keracunan yang menimpa siswa usai mengonsumsi makanan dari program tersebut.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Menurutnya, kasus keracunan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan kesalahan sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” kata Ari.
Ia menekankan agar anak-anak tidak dijadikan target politik. Ari mengingatkan keselamatan dan tumbuh kembang siswa harus menjadi prioritas utama. “Jangan jadikan anak sebagai target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan dan tumbuh kembang mereka,” ujarnya.
Karena itu, JPPI meminta DPR untuk merekomendasikan penghentian MBG kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami meminta dengan hormat kepada anggota Dewan, khususnya Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden. Hentikan MBG dan lakukan evaluasi total,” tambah Ari.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan penghentian MBG bukan kewenangan pihaknya. Ia menjelaskan, tugas Komisi IX adalah mengawasi pelaksanaan program BGN dan memberikan rekomendasi evaluasi.
“Tadi kalau saran dari JPPI untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini. Mitra kami adalah BGN. Kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” kata Charles.
Charles menegaskan, keputusan menghentikan atau melanjutkan MBG sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Ia menilai program ini merupakan salah satu prioritas strategis pemerintah yang sudah dianggarkan.
“Kalau masalah dihentikan atau tidak, itu kewenangan Presiden. Faktanya, saat ini Presiden tetap merasa program ini adalah program strategis yang ingin dijalankan. Oleh karena itu, kita semua punya prioritas yang sama, yakni bagaimana mencegah kejadian serupa agar tidak terulang,” pungkasnya.
