Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) memastikan, program Satu Keluarga Satu Sarjana akan difokuskan bagi keluarga prasejahtera agar bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Kepala Bagian Kesra Setkab Kukar, Dendy Irwan Fahriza, menjelaskan bahwa tahun ini pemerintah daerah masih berfokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi program, bukan pada tahap pelaksanaan.
“Tahun ini dan tahun depan lebih difokuskan pada penyusunan kebijakan dan regulasi. Jadi, tahap eksekusi mungkin belum maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya,” jelas Dendy, Rabu (22/10/2025).
Ia menambahkan, sesuai dengan matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar, sasaran utama program ini memang keluarga prasejahtera yang memiliki potensi melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
“Kalau melihat definisi operasional di RPJMD, Satu Keluarga Satu Sarjana memang diarahkan untuk keluarga prasejahtera di jenjang pendidikan tinggi,” ujarnya.
Secara teknis, pelaksanaan program baru akan dimatangkan setelah Perda RPJMD ditetapkan, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penyusunan petunjuk teknis (juknis) melalui Peraturan Bupati atau regulasi turunan lainnya.
“Kami sedang menyiapkan dasar hukumnya agar pelaksanaan nanti punya landasan yang kuat,” kata Dendy.
Untuk proses pendataan penerima bantuan, Pemkab Kukar akan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini, akses terhadap data tersebut tengah diupayakan melalui koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas.
“Kami menyiapkan surat yang akan ditandatangani Kepala Daerah untuk diajukan ke Bappenas agar bisa mengakses data DTSEN. Data ini bukan hanya untuk program beasiswa, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh dinas lain seperti kesehatan, tenaga kerja, hingga transmigrasi,” terang Dendy.
Ia menargetkan, program Satu Keluarga Satu Sarjana mulai berjalan pada tahun depan. Namun, pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Harapannya tahun depan program ini sudah bisa dijalankan. Tinggal bagaimana strategi kita menyesuaikan dengan kondisi APBD yang terbatas,” tutupnya.
