Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program pembangunan prioritas tetap berlanjut pada 2026, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diproyeksikan defisit sekitar Rp150 miliar.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan, arah kebijakan anggaran tahun depan tetap fokus pada sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga kesejahteraan sosial.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-23 Masa Sidang I DPRD Kukar, Jumat (07/11/2025). Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Ahmad Yani, dengan agenda penyampaian nota keuangan Pemkab Kukar terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026.
“Sesuai RAPBD 2026, masih ada potensi defisit sekitar Rp150 miliar. Namun kondisi ini bisa ditutup dari penerimaan pembiayaan daerah, salah satunya melalui silpa,” ujar Rendi.
Ia menyebut penyusunan RAPBD 2026 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan memastikan arah fiskal sejalan dengan visi RPJMD Kukar.
“Seluruh tahapan penyusunan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap regulasi,” tegasnya.
Dalam paparannya, Rendi menyebut pendapatan daerah Kukar 2026 diproyeksikan sebesar Rp7,35 triliun. Angka itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp737,49 miliar, pendapatan transfer Rp6,53 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Sementara total belanja daerah dipatok Rp7,50 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp5,20 triliun, belanja modal Rp1,45 triliun, belanja tak terduga Rp27,82 miliar, dan belanja transfer Rp818,17 miliar.
Meski turun dibanding tahun sebelumnya, Pemkab Kukar memastikan fokus anggaran tetap diarahkan pada sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Rendi juga menyoroti penurunan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) sekitar Rp1,2 triliun pada 2026.
“Beberapa program dedikasi Bupati dan Wakil Bupati belum terakomodasi dalam RAPBD. Dokumen ini masih akan disesuaikan selama pembahasan di DPRD,” jelasnya.
