Penulis : SultanAL
TENGGARONG — Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meski tengah menghadapi defisit anggaran. Kepastian itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono.
Sunggono mengatakan, meskipun anggaran daerah mengalami penurunan, Pemkab tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan ASN. Ia menilai TPP ASN Kukar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur.
“Ketika anggaran turun, TPP tetap berada pada batas maksimal belanja pegawai,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, anggaran daerah turun drastis hingga 50 persen dari Rp11,3 triliun menjadi sekitar Rp5,5 triliun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun setelah penyusunan RKPD, berbagai usulan kegiatan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat kebutuhan anggaran kembali membengkak hingga Rp9,8 triliun.
“Selama seminggu ini saya berusaha merasionalisasi kegiatan yang jumlahnya mencapai Rp9,6 triliun menjadi Rp6,3 triliun,” ungkapnya.
Meski dilakukan pemangkasan besar-besaran pada sejumlah kegiatan, Sunggono memastikan belanja pegawai tetap menjadi prioritas utama. Hal ini, katanya, merupakan bentuk komitmen Pemkab Kukar untuk menjaga kesejahteraan ASN.
“Yang paling penting adalah komitmen. Kabar baiknya, insyaAllah ini menjadi kabar gembira bagi ASN, karena kita tetap tidak mengurangi TPP,” tegasnya.
Ia menambahkan, prediksi penurunan anggaran sebenarnya telah ia hitung sejak empat tahun lalu. Menurutnya, jika anggaran daerah berada di bawah Rp9 triliun, maka belanja pegawai yang mencapai sekitar 30 persen dari APBD masih dapat ditoleransi.
“Sudah saya perkirakan sejak empat tahun lalu, bahwa jika anggaran berada di bawah Rp9 triliun, belanja pegawai yang besar itu masih bisa diperbaiki,” pungkasnya.
