Bebaca.id, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar agenda silaturahmi dan dialog bersama Organisasi Kemasyarakatan Remaong Kutai Menamang (RKM) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (15/12/2025). Pertemuan ini menjadi penegasan komitmen DPRD dalam membuka ruang partisipasi publik untuk mengawal jalannya pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiga fungsi tersebut dijalankan untuk memastikan setiap kebijakan daerah serta penggunaan APBD berlangsung transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, DPRD Kukar bersikap terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan dari seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokrasi.
“Pada prinsipnya DPRD sangat terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi terus kami jalankan agar kebijakan daerah tepat sasaran,” ujar Ahmad Yani.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga mendorong organisasi kemasyarakatan daerah untuk mengambil peran aktif dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan, khususnya proyek-proyek yang dibiayai melalui APBD. Menurutnya, keterlibatan ormas penting untuk menjaga akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, serta memastikan pembangunan berpihak pada kepentingan masyarakat dan pengusaha lokal.
Selain isu pengawalan pembangunan, dialog juga dimanfaatkan untuk meluruskan sejumlah pernyataan yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. DPRD sekaligus menegaskan komitmennya terhadap kebebasan pers yang dijalankan sesuai kode etik jurnalistik, dengan mengedepankan pemberitaan yang berimbang dan akurat.
“Apabila ada penyampaian yang sebelumnya kurang tepat, kami mohon maaf. Namun kami juga berharap pemberitaan tetap mengedepankan profesionalisme serta kode etik jurnalistik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Ormas RKM menyambut positif langkah DPRD Kukar yang membuka ruang dialog dan komunikasi. Ia menyatakan kesiapan RKM untuk bersinergi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar sebagai mitra strategis dalam mengawal pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan harapan agar kebijakan pembangunan ke depan semakin berpihak kepada tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
“Kami berharap pembangunan daerah benar-benar memberikan ruang dan keberpihakan kepada tenaga kerja serta pengusaha lokal,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan OPD yang hadir menyampaikan bahwa berbagai aspirasi dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan dijadikan bahan evaluasi. Hal ini mencakup perbaikan pelaksanaan program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, perumahan, kawasan permukiman, serta layanan dasar masyarakat.
Melalui silaturahmi ini, DPRD Kukar berharap terjalin komunikasi dan kolaborasi yang semakin kuat antara legislatif, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan Kukar yang transparan, inklusif, dan berkeadilan.
