Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui kick off meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kegiatan ini diikuti seluruh perangkat daerah dan menjadi tahap awal penentuan prioritas pembangunan ke depan.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan pertemuan tersebut menegaskan kembali arahan Bupati Kukar, khususnya terkait penyesuaian kebijakan pembangunan. Fokus utama diarahkan pada efisiensi anggaran, koreksi terhadap APBD, serta sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Kick off RKPD 2027 sudah kita selesaikan. Sejumlah penyesuaian kebijakan telah disampaikan kepada seluruh perangkat daerah sesuai arahan Pak Bupati,” ujar Sunggono.
Ia menyebut seluruh perangkat daerah merespons positif, termasuk terhadap skema penyusunan baru yang menuntut penajaman program serta peningkatan efektivitas forum perencanaan.
Dalam pertemuan itu, Pemkab Kukar juga memutuskan perubahan pola pelibatan organisasi perangkat daerah (OPD). Forum perangkat daerah akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten.
Asisten I akan menangani rumpun pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II membidangi pembangunan, sementara Asisten III fokus pada kepegawaian dan keuangan. Pola ini diharapkan memperkuat keselarasan program antar-OPD yang memiliki keterkaitan.
“Forum perangkat daerah kita buat lebih efektif melalui pengelompokan rumpun urusan. Koordinasinya berada di bawah asisten masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Kukar menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan RKPD, seperti forum anak, Dewan Pendidikan, hingga Tim Gerakan Satu Peta (TGSP). Bappeda diminta memetakan seluruh pihak yang perlu dilibatkan agar dokumen RKPD lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Tantangannya memastikan semua stakeholder terlibat. Karena itu Bappeda kita minta memetakan pihak-pihak yang harus masuk dalam proses,” kata Sunggono.
Tahapan berikutnya setelah kick off meeting adalah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten. Sunggono optimistis seluruh rangkaian dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Insyaallah musrenbang dari desa sampai kabupaten bisa rampung pada Februari mendatang,” pungkasnya.
Penyusunan RKPD 2027 menjadi dokumen strategis yang akan menentukan prioritas pembangunan dan arah penganggaran Kukar, termasuk penguatan kebijakan lintas sektor serta reformasi program agar lebih tepat sasaran.
