Penulis : SultanAL
TENGGARONG – Rencana pengurangan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan akan memengaruhi laju pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Sejumlah program strategis yang selama ini didanai melalui Bankeu terancam mengalami penyesuaian.
Tiga sektor yang paling terdampak adalah pembangunan dan peningkatan jalan, pengelolaan irigasi pertanian, serta penyediaan energi alternatif melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal. Ketiganya menjadi prioritas daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim menetapkan alokasi Bankeu sebesar Rp1,13 triliun. Jumlah tersebut mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,90 triliun. Secara total, pengurangan anggaran tercatat sekitar Rp778 miliar dan berlaku bagi seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara.
Di Kukar, penurunan alokasi Bankeu diperkirakan mencapai Rp17 miliar dibandingkan tahun 2025. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten menyatakan angka tersebut belum bersifat final karena masih dalam proses evaluasi di tingkat provinsi.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, mengatakan bahwa hingga saat ini pembahasan terkait besaran Bankeu masih terus berjalan.
“Secara angka memang ada pengurangan, tetapi ini masih dalam tahap peninjauan,” kata Ahyani, Sabtu (31/1/2026).
Ia menjelaskan, selama ini Bankeu memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan fisik di daerah, khususnya proyek yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Dana tersebut banyak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan jalan, sarana irigasi pertanian, serta infrastruktur penunjang lainnya.
Tak hanya itu, Bankeu juga menjadi sumber pembiayaan bagi program penyediaan energi, salah satunya melalui pembangunan PLTS komunal di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik secara maksimal.
“Program ini sangat membantu karena bisa dibiayai melalui Bankeu tanpa harus membebani APBD kabupaten,” ujarnya.
Menurut Ahyani, mekanisme Bankeu selama ini dinilai efektif dalam mempercepat pembangunan daerah sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kukar berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat kembali mempertimbangkan besaran alokasi bantuan tersebut.
“Kukar memiliki wilayah yang luas dengan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan. Jika dana berkurang, tentu aktivitas pembangunan juga akan ikut terdampak,” tutupnya.
