Bebaca.id, TENGGARONG – Kenaikan harga LPG non-subsidi yang mulai berlaku sejak 18 April 2026 memicu perhatian publik, termasuk di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dinilai mendadak lantaran informasi yang diterima pelaku distribusi juga disampaikan secara tiba-tiba.
Direktur Utama PT Nararya, Windi Nofriananta, mengatakan pihaknya baru memperoleh pemberitahuan resmi pada tanggal yang sama. Setelah melakukan pembahasan internal, perusahaan akhirnya menyesuaikan harga mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Informasi kami terima pada 18 April. Setelah kami rapatkan beberapa hari, kami sepakat melakukan penyesuaian harga,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/4/2026).
Adapun harga terbaru LPG non-subsidi kini berada di angka Rp114.000 untuk tabung 5,5 kilogram dan Rp238.000 untuk tabung 12 kilogram. Windi menegaskan, perubahan tersebut mengacu pada kebijakan dari Pertamina sehingga diterapkan secara nasional.
“Kami menerima pemberitahuan melalui email dari Pertamina, sehingga harga mengikuti ketetapan tersebut,” jelasnya.
Penyesuaian ini mencerminkan dinamika harga energi yang mengikuti kebijakan pusat dan kondisi pasar, yang berdampak langsung pada konsumen di daerah.
Meski kenaikan terjadi secara mendadak, Windi memastikan distribusi LPG di Kukar tetap berjalan normal tanpa kendala. Ketersediaan stok pun disebut masih mencukupi.
“Distribusi sejauh ini lancar, stok juga masih aman. Tidak ada hambatan,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui sebagian masyarakat merasa terkejut atas perubahan harga tersebut, mengingat biasanya informasi kenaikan disampaikan pada awal bulan.
“Memang ada masyarakat yang kaget karena pengumuman datang mendadak,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk LPG subsidi ukuran 3 kilogram dipastikan tidak mengalami perubahan baik dari sisi harga maupun ketersediaan.
“LPG 3 kilogram tetap, tidak ada perubahan harga dan stok masih aman,” tegasnya.
Untuk menjaga ketertiban distribusi, agen akan meningkatkan pengawasan terhadap pengecer guna mencegah praktik pelanggaran, seperti permainan harga maupun pengoplosan.
“Pengawasan akan kami perketat. Jika ditemukan pelanggaran, akan kami tindak tegas dengan sanksi,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak beralih ke LPG subsidi, mengingat peruntukannya khusus bagi kelompok yang berhak.
“Kami berharap masyarakat tetap menggunakan sesuai regulasi. Jika terjadi peralihan ke LPG subsidi, dikhawatirkan dapat memicu kelangkaan,” tutupnya.
