Bebaca.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus berupaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menargetkan proses pengendalian api tidak melebihi 24 jam sejak kebakaran terjadi.
Upaya strategis tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman karhutla di tengah kondisi siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta asap di Kalimantan Timur.
Terkait hal ini, Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki program penanganan karhutla yang menitikberatkan pada kecepatan respons petugas. Langkah ini dilakukan untuk menekan potensi meluasnya kebakaran sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Kita di Kutai Kartanegara sendiri sudah punya program, memang api itu kita berharap tidak lebih dari 1×24 jam,” ungkapnya, Jumat (23/10/2026).
Kendati demikian, Aulia tak menampik bahwa upaya pemadaman tidak selalu berjalan mulus sesuai target. Sejumlah titik kebakaran masih sulit ditangani akibat keterbatasan akses, peralatan, maupun sumber daya manusia yang tersedia.
Kondisi di lapangan tersebut membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah penanganan, terutama pada kawasan yang tidak memungkinkan dijangkau secara optimal melalui jalur darat.
Untuk mengatasi persoalan pelik itu, Pemkab Kukar memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk mengupayakan dukungan helikopter guna membantu pemadaman dari udara.
Sebagai ilustrasi, Aulia mencontohkan kondisi kebakaran di Kecamatan Muara Kaman yang membutuhkan sarana tambahan karena sulitnya akses menuju lokasi.
“Contohnya misalnya yang terjadi di Muara Kaman, sehingga kami berkoordinasi dengan BNPB untuk meminta helikopter atau pemadaman dengan menggunakan sarana helikopter. Penyiramannya itu bisa dilakukan di sana,” jelasnya.
Menurut kacamata Aulia, dukungan logistik udara tersebut sangat diperlukan agar keterbatasan penanganan di lapangan tidak menghambat upaya pengendalian kebakaran. Terlebih lagi, sejumlah kawasan membutuhkan penanganan lebih intensif dibandingkan lokasi yang relatif mudah dijangkau.
Di sisi lain, ia juga memberikan apresiasi tinggi atas kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selama ini terlibat aktif dalam penanganan karhutla di Kukar.
“Kami sangat salut dengan perangkat kami, Damkar dan BPBD itu sangat sigap dalam melakukan proses penanganan-penanganan terhadap karhutla ini,” pujinya.
Dirinya menilai bahwa koordinasi dan respons cepat petugas menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebakaran tetap dapat dikendalikan. Meski demikian, dukungan sarana dan keterlibatan pemerintah pusat dirasa masih sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan penanganan di sejumlah wilayah.
Pada akhirnya, Aulia berharap peningkatan status penanganan bencana dapat diikuti dengan penguatan dukungan antarlembaga, sehingga langkah pemadaman dapat dilakukan secara lebih luas, terukur, dan efektif.
“Memang di beberapa titik yang kami ketahui itu membutuhkan effort yang lebih dan mudah-mudahan dengan proses ditetapkannya sebagai bencana nasional ini, penanganannya bisa lebih masif lagi,” tandasnya.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
