Bebaca.id, Tenggarong – Ratusan masyarakat beserta pelaku usaha mikro di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengeluhkan kerugian fatal akibat rentetan pemadaman listrik bergilir yang terus-menerus melanda wilayah tersebut selama beberapa bulan terakhir.
Keluhan pelik tersebut akhirnya memicu aksi unjuk rasa puluhan warga yang langsung mendatangi kantor PLN ULP Tenggarong pada Selasa (27/10/2026). Kedatangan massa ini bertujuan untuk mempertanyakan akar penyebab pemadaman yang berulang, sekaligus menagih solusi konkret dari pihak perusahaan negara tersebut.
Mengutarakan kekecewaannya, Agung Prasetyo selaku Ketua Komunitas Barber Tenggarong mengaku sebagai salah satu pihak yang merasakan imbas kerugian secara langsung. Ia menuturkan bahwa ketiadaan aliran listrik membuat proses pelayanan cukur rambut terpaksa terhenti mendadak di tengah jalan, sebuah kondisi yang sangat merugikan kredibilitas usahanya di mata pelanggan.
“Baru motong dapat setengah, mati lampu. Masa iya besoknya pagi baru dilanjutkan lagi,” keluh Agung.
Lebih jauh dari sekadar hilangnya potensi omzet harian, ia menyebutkan bahwa pemadaman mendadak ini turut memicu kerusakan parah pada sejumlah perangkat elektronik operasionalnya, mulai dari mesin pengering hingga alat cukur. Dalam kalkulasi kasarnya, total kerugian bisa menembus angka Rp500 ribu hingga Rp700 ribu dalam sehari, terlebih saat pengunjung sedang ramai-ramainya.
“Barang-barang kami sering rusak, banyak rusak. Begitu ekonomi melemah kayak gini, pas begitu usaha ramai malah mati lampu. Itu yang kami resahkan,” paparnya.
Berangkat dari rentetan kerugian finansial itu, Agung memandang bahwa krisis listrik yang telah memakan waktu lebih dari tiga bulan ini terasa sangat mencekik napas para pelaku UMKM. Oleh sebab itu, dirinya menuntut agar pihak PLN berani bertanggung jawab dengan mengucurkan kompensasi ganti rugi. Namun ironisnya, mediasi yang berjalan dinilai tidak membuahkan titik terang atas tuntutan hak masyarakat.
“Yang kami inginkan kan seperti itu. Cuma jawaban dari direktur tadi muter-muter aja, suruh bikin laporan ke Polres lah segala macam,” bebernya.
Dari sudut pandang berbeda, Ketua Harian gabungan tiga organisasi masyarakat (ormas) Kukar, Jordi, yang hadir mewakili Remang Kutai Berjaya (RKB), Remang Kutai Manamang, dan Kayuh Baimbai, turut melontarkan kritik keras terhadap ketidakjelasan manajemen pemadaman. Ia menilai perwakilan PLN ULP Tenggarong terkesan gagap dalam merincikan titik jaringan yang rusak maupun parameter penentuan kuota wilayah pemadaman.
“Kami ke sini mewakili masyarakat, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, ingin menanyakan langsung kepada pihak manajer yang ada di PLN Kukar,” urai Jordi.
Mengekspresikan rasa tidak puasnya atas jalannya mediasi, ia menyebut bahwa jawaban pihak PLN sangat mengambang.
“Tidak bisa menjelaskan apa jaringan yang rusak. Kok bisa mereka menentukan jam segini sampai jam segini mati lampunya dan daerah yang mana saja yang ditentukan mereka, kok bisa? Salurannya di mana, alirannya di mana,” kritiknya.
Sebuah ironi besar pun tak luput dari sorotan Jordi, mengingat letak strategis Kukar sebagai salah satu daerah lumbung batu bara penyokong energi nasional. Menurut logikanya, sangat tidak masuk akal jika daerah penghasil energi kelistrikan dan memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) raksasa justru ikut menderita krisis pasokan yang berkepanjangan.
“Kukar ini salah satu kabupaten kota yang paling banyak terdapat pembangkit listrik. Kukar ini penyuplai besar sumber daya alamnya, yaitu batu bara. PLTU kita terbesar di sini, mungkin di Indonesia. Kok bisa kita ini terkena dampak juga?” cecarnya.
Mempertimbangkan kewajiban rutin konsumen yang tak pernah absen menyetor tagihan berkisar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan, Jordi merasa publik berhak menuntut transparansi informasi. Tidak hanya itu, ia juga mengendus masifnya keluhan instalasi rumah yang korslet akibat arus listrik yang tidak stabil dari PLN.
Menyikapi derita warga tersebut, ia menyerukan perlawanan melalui jalur hukum. “Kalau ada barang-barang yang rusak akibat mati lampu, dipideo, dipoto. Terus bawa barang buktinya ke Polres Kutai Kartanegara. Laporkan PLN,” sarannya.
Sebagai wujud komitmen pengawalan kasus, Jordi berjanji akan terus memberikan desakan kepada manajemen PLN hingga mereka mampu menyodorkan solusi yang masuk akal. Bahkan, ancaman penyegelan atau pemortalan fasilitas kantor tidak segan ia serukan apabila aspirasi masyarakat sipil terus diabaikan.
“Sampai jawaban kami ketemu dan ada solusi, ada penjelasan yang betul-betul jelas, mungkin sementara ini kami portal dulu PLN Kukar,” ancamnya.
Ia pun turut mengundang simpati publik luas untuk bersatu padu mengawal kasus pelayanan kelistrikan ini.
“Kami instruksikan, kami ajak semua masyarakat, mau dari kalangan apa pun, aliansi apa pun, yang merasa terdampak, yang kesal, yang rugi, ayo ke PLN aja langsung. Kami dampingi langsung semuanya,” serunya.
Sikap bungkam justru ditunjukkan oleh pihak manajemen PLN ULP Tenggarong saat hendak dimintai keterangan lebih lanjut oleh sejumlah awak media. Melalui perantara petugas keamanannya, pihak instansi kelistrikan tersebut menolak memberikan pernyataan tambahan dan hanya mengisyaratkan bahwa seluruh bentuk klarifikasi resmi telah tersampaikan seutuhnya di dalam ruang mediasi bersama perwakilan massa pengunjuk rasa.
(*adv/diskominfo)
Editor : Reihan Noor
