Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri pembukaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Pemkab Kukar Dukung Program Tabungan ASN Berhaji Tanpa Setoran Awal

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono menghadiri pembukaan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Bebaca.id, Tenggarong – Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang transparan, profesional, dan akuntabel menjadi dambaan setiap umat muslim. Menyongsong era baru tata kelola perhajian tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Sekretaris Daerah (Sekda) H. Sunggono mengawal langsung pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Republik Indonesia, bertempat di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Kamis (12/11/2026).

Kehadiran pucuk pimpinan birokrasi Kukar ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan regulasi terbaru dapat dipahami secara utuh oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal ini krusial guna memberikan jaminan perlindungan, kepastian informasi, dan pelayanan yang optimal bagi masyarakat bumi etam yang hendak bertolak ke Tanah Suci.

Dalam arahannya, Sunggono menekankan perlunya sinergi kuat antar-instansi agar implementasi undang-undang ini tidak sekadar menjadi dokumen tertulis, melainkan benar-benar berwujud kemudahan bagi para calon jemaah.

Satu hal yang mencuri perhatian dalam agenda tersebut adalah diluncurkannya Program ASN Berhaji. Inisiatif ini memberikan angin segar bagi para aparatur sipil negara di lingkup Pemkab Kukar untuk merencanakan rukun Islam kelima sedini mungkin, melalui fasilitas tabungan haji yang tidak membebani.

“Pada kesempatan ini, saya juga menyambut baik Program ASN Berhaji. Program ini memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengikuti program Tabungan Haji tanpa setoran awal, dengan buku tabungan diserahkan pada saat pelaksanaan kegiatan,” ucap Sunggono.

Ia turut memberikan apresiasi tinggi kepada penyelenggara yang telah menginisiasi terobosan positif tersebut. Menurutnya, program ini membuka ruang bagi ASN untuk mulai menata perencanaan keuangan secara matang demi mewujudkan cita-cita spiritual terbesar seorang muslim.

“Atas nama Pemkab Kukar, saya menyampaikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kukar yang telah menginisiasi kegiatan ini, tentu kami berharap dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai arah baru kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia,” lanjutnya.

Namun, di balik dukungan penuh terhadap program tersebut, Sunggono juga menitipkan pesan tajam terkait etos kerja birokrasi. Ia mewanti-wanti agar semangat menggebu-gebu untuk meraih predikat haji mabrur tidak lantas mengerdilkan tanggung jawab utama ASN sebagai pelayan masyarakat di dunia nyata.

“Jangan sampai kita bersemangat untuk menjadi haji yang mabrur, tetapi dalam menjalankan tugas pemerintahan masih mengabaikan tanggung jawab, kedisiplinan, dan amanah yang diberikan. Karena sesungguhnya, pengabdian melalui pelayanan publik juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ibadah kita kepada Allah SWT,” katanya mengingatkan.

Melalui pemahaman regulasi yang lebih tajam dan penguatan integritas di tubuh birokrasi, Pemkab Kukar menaruh asa agar tata kelola haji dan umrah ke depan mampu menghadirkan kenyamanan paripurna bagi para dhuyufurrahman. Lebih dari itu, harmoni antara kesalehan spiritual di Tanah Suci dan kesalehan sosial dalam ruang pelayanan publik diharapkan mampu membawa birokrasi Kukar menuju penyelenggaraan pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan penuh keberkahan.

(*adv/diskominfo)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?