Sidak Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, ke bangunan Kantor Camat Loa Kulu yang mangkrak, didampingi Plt Camat Loa Kulu, Khairuddinata.

Tuntaskan Proyek Terpadu Loa Kulu, Ahmad Yani Desak Pemkab Beri Kepastian

Sidak Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, ke bangunan Kantor Camat Loa Kulu yang mangkrak, didampingi Plt Camat Loa Kulu, Khairuddinata.

Bebaca.id, Tenggarong – Nasib ironis menimpa proyek pembangunan kantor Kecamatan Loa Kulu di Desa Ponoragan yang dibiarkan mangkrak tak bertuan selama bertahun-tahun. Polemik status lahan yang tak kunjung tuntas memantik reaksi keras dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, yang mendesak pemerintah daerah untuk segera menyelamatkan aset infrastruktur bernilai miliaran rupiah tersebut agar tidak menjadi monumen kegagalan.

Desakan tajam itu disuarakan langsung oleh Ahmad Yani saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek bangunan yang telah terhenti pengerjaannya sejak periode 2014–2015 tersebut, Senin (9/11/2026).

Dalam peninjauannya, Ahmad Yani menyayangkan absennya kepastian dari pihak eksekutif. Ia menilai, sebuah bangunan yang telah dikonstruksi menggunakan tetesan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mutlak harus diselesaikan. Sengketa lahan memang menjadi realita yang harus dihadapi, namun hal itu tidak pantas dijadikan dalih pembenaran untuk membiarkan proyek tersebut terbengkalai.

“Bangunan kantor Kecamatan Loa Kulu sudah lama mangkrak. Kondisi ini seolah-olah menunjukkan tidak adanya keseriusan pemerintah kabupaten untuk menyelesaikannya, termasuk dalam menangani persoalan lahan,” tegas Ahmad Yani.

Lebih jauh, ia mempertanyakan kematangan proses perencanaan birokrasi sejak awal proyek digagas. Menurutnya, clear and clean legalitas lahan adalah syarat mutlak yang harus diselesaikan di atas meja sebelum alat berat menyentuh tanah, bukan justru menjadi bom waktu saat fisik bangunan telah berdiri.

“Jangan sampai ada anggaran APBD yang sudah dialokasikan untuk pembangunan, tetapi pekerjaannya tidak tuntas. Kalau memang sejak awal terdapat persoalan lahan, seharusnya hal itu diselesaikan sebelum pembangunan dimulai,” ujarnya.

Kendati demikian, Ahmad Yani menegaskan bahwa setiap klaim kepemilikan lahan harus diurai dan diselesaikan melalui koridor hukum yang berlaku. Ia menuntut komitmen pemerintah daerah saat ini untuk melanjutkan estafet pembangunan dari periode sebelumnya, sebagai wujud nyata kesinambungan visi Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik.

“Ini juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dari Kukar Idaman menuju Kukar Idaman Terbaik. Pembangunan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya harus dilanjutkan, bukan justru diputus atau ditinggalkan,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Camat Loa Kulu, Khairuddinata, menguraikan benang kusut sejarah proyek ini. Ia membenarkan bahwa pengerjaan fisik telah dimulai sejak kurun waktu 2014 hingga 2015. Namun, laju pembangunan terpaksa dihentikan akibat kebijakan rasionalisasi dan efisiensi anggaran daerah pada masa itu.

“Namun, saat pembangunan ingin dilanjutkan, waktu itu terjadi efisiensi anggaran. Sehingga tidak ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan ini sampai sekarang. Akhirnya, berulang kali masuk dalam proses pengajuan di Musrenbang, tetapi selalu tidak berlanjut,” ungkapnya.

Khairuddinata memaparkan bahwa area seluas 4 hingga 6 hektare tersebut sejatinya dirancang dengan cetak biru sebagai kompleks perkantoran terpadu.

“Lahan itu bukan hanya diperuntukkan untuk kantor camat saja, karena konsep awalnya terpadu. Kantor camatnya di sini, Polseknya di sini, Koramilnya juga di sini. Jadi, konsepnya kurang lebih seperti di Loa Janan,” jelasnya.

Sayangnya, niat mulia tersebut terganjal oleh munculnya klaim kepemilikan lahan dari sejumlah pihak yang mengatasnamakan area tersebut sebagai kawasan eks Kayumas. Situasi abu-abu ini membuat Dinas Pekerjaan Umum memilih bersikap ekstra hati-hati dan menghentikan kucuran dana kelanjutan proyek, meski persoalan ini telah berulang kali dibahas hingga forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kukar.

Terkait polemik agraria ini, Khairuddinata secara terbuka menantang pihak-pihak yang merasa memiliki alas hak yang sah untuk menempuh jalur peradilan agar mendapat kepastian hukum yang mengikat.

“Kalau memang lahan ini mempunyai bukti-bukti yang kuat terhadap klaim tersebut, silakan dibawa ke pengadilan. Jadi, kita berproses di situ, dengan tidak mengganggu proses pembangunan ini,” pungkasnya.

Terkatungnya proyek perkantoran terpadu di Loa Kulu ini menjadi pelajaran berharga akan pentingnya kematangan perencanaan birokrasi, terutama menyangkut mitigasi konflik legalitas aset. Melalui pengawalan ketat dari legislatif dan ketegasan dalam menghadapi proses hukum, Pemkab Kukar diharapkan segera mengambil langkah taktis untuk merampungkan pembangunan tersebut. Dengan demikian, cita-cita menghadirkan layanan publik yang terintegrasi, representatif, dan prima bagi masyarakat Loa Kulu dapat segera terealisasi.

(*adv)

Editor : Reihan Noor

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram

Apa yang Anda Cari?